Kemenkop UKM Kucurkan Dana Rp 9,8 Miliar untuk Koperasi dan UKM Korban Merapi

RMOL. Sejumlah Koperasi dan UKM di DIY yang menjadi korban bencana letusan Gunung Merapi memperoleh dana bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Total bantuan Rp 9,8 miliar. Dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sosial dengan besaran yang bervariasi.
                     
Sektretaris Menteri Koperasi dan UKM, Guritno Kusumo mengungkapkan dana bantuan tersebut dialokasikan untuk 26 koperasi kelompok pemuda, 37 koperasi kelompok perempuan, pengembangan 5 koperasi UKM, pembangunan 1 koperasi pasar tradisional dan bantuan usaha terhadap 1 koperasi Pedagang Kaki Lima.
           
"Besaran bantuan berkisar Rp400 juta hingga Rp1 milyar. Saat ini Kemenkop dan UKM juga meminta dinas untuk menginventaris koperasi maupun UKM dari pedagang-pedagang yang rusak karena bencana Merapi. Sejumlah koperasi di wilayah Sleman, khususnya koperasi yang bekerja di bidang peternakan akan mendapatkan keringanan," katanya di sela penyerahan bantuan korban Merapi dan perkuatan dana koperasi se-propinsi DIY dari Kemenkop dan UKM di Bangsal Kepatihan, Jogyakarta, Senin (1/11).
           

           
Guritno menambahkan, pemerintah juga akan menghapus kredit ternak sapi yang mati akibat bencana letusan Merapi. Sedangkan koperasi atau UKM yang peralatan kerjanya rusak akan dibantu untuk memperbaikinya.
           
Pemerintah pusat, kata dia, menganggarkan sekitar Rp 3 triliun untuk bantuan sosial, yang dulunya dikenal sebagai dana bergulir. Tahun ini, kementerian memperkirakan ada sekitar Rp 1,2 triliun dana bergulir yang bisa dikembalikan oleh koperasi yang mendapat pinjaman.

“Bantuan sosial memang tidak wajib dikembalikan. Namun begitu kementerian berharap bantuan itu dapat dianakpinakkan (digulirkan), tidak semata dibagikan ke masing-masing anggota dan lantas habis begitu saja," tuturnya.
           
Pihaknya mengaku akan terus memonitor kinerja koperasi dalam hal memanfaatkan dana bantuan tersebut. Koperasi yang dapat menggulirkan dananya tentu akan memperoleh akses yang lebih mudah dalam hal mendapat dana bantuan di kemudian hari. [arp]