Istana Janji Segera Selesaikan Konflik Agraria

RMOL. Kantor Kepresidenan mengapresiasi aksi damai yang dilakukan massa Serikat Petani Indonesia (SPI) dan organisasi-organisasi lain dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional ke-50, Jumat siang (24/9), di depan Istana Negara.

Dalam aksi itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih dan beberapa perwakilan komunitas tani diterima oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai serta Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi, Jusuf Gunawan Djangkar.

Dalam dialog yang berlangsung di Istana Negara, perwakilan petani menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria, mempertahankan UU 5/1960 tentang Pokok Agraria, serta memprioritaskan pemberian kredit untuk petani dan pemberian tanah untuk penggarap.

“Presiden memberikan komitmen yang tinggi untuk percepatan pelaksanaan reforma agraria dan penataan pertanahan nasional. Penertiban tanah terlantar telah menjadi salah satu agenda nasional. Karena itu, apabila terdapat kasus-kasus penyelesaian konflik agraria yang berlarut-larut, kami terbuka untuk menerima masukan mengenai pola-pola resolusi konflik agraria yang efektif dari rekan-rekan petani,” kata Velix.

Velix menambahkan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan RUU Pertanahan dan PP Reforma Agraria yang direncanakan selesai pada Desember 2010. RUU Pertanahan juga mencakup sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundangan terkait tanah, seperti UU Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Penataan Ruang, UU Perkebunan, serta UU Pertambangan, Mineral, dan Batubara. Sebagai tambahan, aspek-aspek hukum adat juga ditata ke dalam sistem keagrariaan nasional.

“Sementara itu, kebijakan land reform dan pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya menjadi aspek penting yang tercakup dalam PP Reforma Agraria,” jelas Velix.

Kepada para perwakilan petani, Velix Wanggai menegaskan bahwa masukan-masukan dari komunitas petani sangat penting sebagai bahan konsolidasi kebijakan pertanian maupun pertanahan di Indonesia. [guh]