SEDIH, sedih, sekali lagi sedih! Penulis tidak tega mengibarkan bendera menjelang perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2010. Mengibarkan bendera berarti menyatakan diri bergembira ria, padahal keadaan umum Negara dan Bangsa sangat memprihatinkan. Mengibarkan bendera setengah tiang pun tidak tepat, karena Negara ini belum mati!
Sudah 65 tahun Bangsa ini merdeka. Hasilnya? Memalukan dan sekaligus memilukan! Kalangan atas Negara ini bergelimang dalam kelimpahruahan, yang sering diperoleh melalui jalan tidak terhormat: korupsi dan kolusi. Rakyat jelata bersimbah keringat, mengais dahulu baru makan, tanpa ada yang memperdulikan mereka. Lumpur Lapindo sudah meluluhlantakkan penduduk selama sekian tahun. Penguasa dan pengusaha berjalan lewat, menggelang-gelengkan kepala, lalu mencuci tangan. Tidak ada yang mau dan mengaku bertanggungjawab!
Tiap hari ada yang membunuh diri karena terhimpit kesulitan hidup. Mereka menjadi pokok berita di media, tetapi tidak seorang pun dari yang berwajib, mau menelaah dan mengatasi penyebab keputusasaan mereka. Pemerintah tampil penuh pesona retorika, dengan janji-janji, dan imbauan muluk untuk satu masa depan yang serba potensial, tetapi tidak pernah menjadi riil. Terjadi curhat dari atas ke bawah, yang mampu menghasilkan tindakan demi kepentingan yang di atas. Padahal curhat dari bawah ke atas kurang ditanggapi, sehingga rakyat semakin frustrasi. Good governance dicanangkan, akan tetapi yang dirasakan adalah no government.
Hukum dilindas bukan oleh sembarang orang, melainkan oleh mereka yang seharusnya menegakkan hukum. Maka tidak mengherankan, apabila rakyat di mana-mana mulai main hakim sendiri. Terjadilah tindakan-tindakan anarkis di mana-mana.. Lalu aneh bin ajaib penguasa merangkul rakyat-bukan-penegak-hukum untuk membantu penegakan hokum yang sudah kacau-balau itu. Bukankah hal ini sama saja dengan melagalkan tindakan illegal? Para wakil rakyat sangat kreatif menyuarakan aspirasi. Namun aspirasi itu bukan demi memperbaiki nasib rakyat, melainkan demi membereskan keadaan kantong yang sudah habis terkuras, karena ingin meraih jabatan terhormat itu.
Daftar keluhan ini dapat diperpanjang lagi. Penulis sengaja hanya mengeluarkan keluhan, tanpa memberikan solusi. Karena, mencari solusi adalah tugas pemangku-pemangku kekuasaan dan jabatan, yang dibayar mahal itu!
Bila dibutuhkan, mereka sendiri wajib mencari nasihat dan masukan. Marilah kita rakyat jelata mengawasi agar di dalam melayani publik, Sila V menjadi pedoman. Keadilan sosial harus ditegakkan, bukan untuk segelintir orang, yang kebetulan menjabat, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia, seperti bunyi UUD kita. Penulis sudah mengalami zaman Hindia Belanda, zaman Jepang, zaman Orla, ORBA dan sekarang era Reformasi. Kalau mau jujur, kemakmuran dan keadilan sangat terasa di zaman Hindia Belanda, walau martabat kita bukan sebagai bangsa merdeka, tetapi sebagai Nederlandse onderdaan. Sekarang penulis makin memahami kata-kata orang tua dahulu, kapan kembali lagi “zaman normal“?
Assalamualaikum, dan salam sejahtera bagi kita semua!
Penulis adalah warga RT 01, RW 18, Jakasampurna, Bekasi Barat.
