Usulan tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang mewakili pemerintah dalam penyerahan DIM RUU Kadin kepada Komisi VI DPR RI, Senin, 16 November 2026.
Dalam paparannya, Budi menjelaskan penyederhanaan dilakukan agar pengaturan dalam undang-undang berfokus pada hubungan negara dengan Kadin dan fungsi organisasi tersebut. Sementara itu, ketentuan teknis dan internal organisasi diarahkan untuk diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.
“Penghapusan ini bukan berarti materinya ditiadakan, karena pengaturan teknis dan internal organisasi dialihkan pengaturannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin,” ujar Budi.
Pemerintah menilai penataan ulang diperlukan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin telah berlaku hampir empat dekade. Perubahan dinamika dunia usaha, transformasi digital, dan kompleksitas rantai pasok dinilai menuntut Kadin menjadi organisasi yang lebih adaptif dan strategis.
Dalam usulannya, pemerintah tetap mempertahankan tiga fungsi utama Kadin, yakni advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan. Kadin juga didorong berperan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, serta kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah turut mengusulkan penguatan tata kelola melalui pendanaan yang transparan dan bertanggung jawab, audit, serta pengawasan pemerintah terhadap Kadin. Di sisi lain, Kadin tetap ditempatkan sebagai organisasi mandiri dengan ketua yang dipilih melalui musyawarah nasional tanpa. penetapan presiden.
Budi mengatakan pemerintah berharap penyederhanaan tersebut dapat membuat Kadin lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha.
“Pemerintah memohon dukungan DPR terhadap arah penyederhanaan RUU ini, yaitu berfokus pada hubungan negara dengan Kadin dan fungsi yang diamanatkan, dengan hal teknis diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” tegasnya.
BERITA TERKAIT: