Revitalisasi Museum: Membangun Saja Tidak Cukup

Selama ini, kita cenderung mengukur keberhasilan pembangunan dari banyaknya proyek yang diselesaikan dan besarnya anggaran yang terserap. Tidak jarang, setelah bangunan diresmikan, perhatian pemerintah justru beralih ke proyek berikutnya. Padahal, bagi museum, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai ketika renovasi selesai.

Siapa yang akan memastikan koleksinya tetap terawat, kegiatan pendidikannya terus berjalan, dan masyarakat memiliki alasan untuk datang kembali? Tanpa jawaban yang jelas atas pertanyaan tersebut, revitalisasi berisiko hanya memperbaiki penampilan bangunan, tanpa benar-benar menghidupkan museum itu sendiri.

Di sejumlah negara, museum telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus tujuan wisata utama. Museum Louvre di Paris, misalnya, menerima sekitar sembilan juta pengunjung sepanjang 2025. Sementara itu, Museum Nasional Indonesia hanya mencatat lebih dari 730 ribu pengunjung pada tahun yang sama.

Kedua angka ini memang tidak bisa dibandingkan secara langsung karena skala, posisi, dan pasar pengunjungnya berbeda. Tetapi, perbedaan tersebut tetap mengundang pertanyaan, yaitu sejauh mana museum kita sungguh-sungguh dikelola sebagai tempat yang ingin dikunjungi masyarakat, bukan sekadar tempat yang perlu dikunjungi saat ada tugas sekolah?

Contoh lain dapat ditemukan di Jepang. Tokyo National Museum tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan pameran, tetapi juga secara rutin menyediakan berbagai program pendidikan bagi anak-anak, guru, keluarga, dan masyarakat umum. Museum itu dihidupkan melalui cerita dan kegiatan yang memungkinkan pengunjung memahami hubungan antara masa lalu dan kehidupan masa kini.

Dengan demikian, kunjungan ke sana tidak berhenti pada kegiatan melihat koleksi, mengambil foto, lalu pulang, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang mampu membangkitkan rasa ingin tahu, memperluas wawasan, dan menumbuhkan penghargaan terhadap sejarah bangsanya sendiri.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal sejarah yang tidak kalah kaya dari Prancis dan Jepang. Keraton Yogyakarta, Benteng Rotterdam di Makassar, Museum Nasional, dan berbagai situs budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke menyimpan kisah panjang perjalanan bangsa.

Masalahnya bukan semata-mata kekurangan koleksi atau bangunan bersejarah, melainkan bagaimana kekayaan tersebut dikelola agar memiliki makna bagi masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Museum Louvre dan Tokyo National Museum.

Pengalaman negara-negara tersebut memperlihatkan bahwa revitalisasi museum tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan. Penataan koleksi, program pendidikan sejarah, promosi pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar perlu dirancang sebagai satu kesatuan. Tanpa perencanaan yang terpadu dan tanggung jawab pengelolaan yang jelas, besarnya investasi untuk revitalisasi belum tentu menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

Bangunan mungkin menjadi lebih megah, tetapi belum tentu mampu menarik pengunjung secara berkelanjutan atau memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat.

Nilai Ekonomi yang Sering Terabaikan

Dari perspektif ekonomi, museum tidak semestinya dipandang hanya sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah yang membutuhkan subsidi pemerintah. Museum juga memiliki potensi untuk menggerakkan kegiatan ekonomi lokal.

Kunjungan wisatawan, misalnya, dapat menciptakan permintaan terhadap transportasi, penginapan, makanan, pemandu wisata, kerajinan, dan berbagai layanan lainnya. Artinya, manfaat ekonomi sebuah museum dapat jauh melampaui penerimaan dari tiket masuk.

OECD bersama International Council of Museums (ICOM) juga telah menempatkan museum sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi lokal. Tetapi, potensi tersebut memang bukan jaminan atau sesuatu yang sifatnya sudah pasti.

Tingginya jumlah kunjungan tidak dengan sendirinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pelaku usaha lokal tidak dilibatkan, infrastruktur pendukung kurang memadai, atau sebagian besar manfaat ekonomi justru mengalir ke pihak di luar kawasan.

Karena itu, keberhasilan pengembangan museum tidak cukup diukur dari banyaknya wisatawan yang datang, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar dinikmati masyarakat setempat.

Potensi tersebut sering kali tidak terwujud karena pengembangan museum tidak diikuti dengan penguatan ekosistem di sekitarnya. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran besar untuk renovasi, tetapi kurang memperhatikan keterlibatan sekolah, komunitas budaya, pelaku UMKM, dan industri pariwisata.

Akibatnya, kondisi bangunan memang membaik, tetapi manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan tidak banyak berubah.

Di sisi lain, kita juga perlu berhati-hati agar pengembangan museum tidak terjebak dalam orientasi ekonomi yang berlebihan. Museum bukanlah perusahaan yang keberhasilannya semata-mata diukur dari besarnya pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan.

Ada koleksi yang harus tetap dilestarikan meskipun tidak populer, ada bagian sejarah yang harus diungkap meskipun tidak menyenangkan, dan ada kelompok masyarakat yang harus tetap memperoleh akses meskipun kemampuan ekonominya terbatas.

Karena itu, profesionalisme pengelolaan museum tidak boleh disamakan dengan komersialisasi. Justru tantangan terbesar manajemen museum adalah bagaimana menciptakan nilai ekonomi tanpa mengorbankan fungsi pendidikan, pelestarian sejarah, dan tanggung jawab sosialnya.

Persoalan Lama: Membangun Lebih Mudah daripada Mengelola

Tantangan yang lebih besar justru muncul setelah pekerjaan konstruksi selesai. Siapa yang akan membiayai perawatan koleksi? Dari mana anggaran untuk memperbarui pameran dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan? Apakah tersedia tenaga profesional yang memadai? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila fasilitas yang telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan?

Dari perspektif manajemen publik, evaluasi terhadap program revitalisasi museum tidak boleh berhenti pada keluaran atau output berupa jumlah bangunan yang ditata dan anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah hasilnya, yaitu apakah museum menjadi semakin bermanfaat dan relevan bagi masyarakat.

Setiap lokasi semestinya memiliki rencana pengelolaan pascarevitalisasi, penanggung jawab yang jelas, pendanaan pemeliharaan, serta ukuran kinerja yang diumumkan secara berkala.

Lebih jauh lagi, pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola juga harus dipastikan sejak awal, dan menjadi bagian dari program revitalisasi itu.

Tanpa kepastian siapa membiayai pemeliharaan dan siapa bertanggung jawab atas mutu layanan, program revitalisasi mudah berubah menjadi pekerjaan yang selesai secara administratif, tetapi meninggalkan persoalan baru dalam praktiknya. Kebijakan yang baik tidak hanya menjawab bagaimana membangun, melainkan juga siapa yang menjaga hasilnya.

Warisan Bangsa Bukan Sekadar Bangunan

Ada persoalan yang bahkan lebih mendasar daripada manfaat ekonomi dan pengelolaan anggaran, yakni bagaimana bangsa ini memahami sejarahnya sendiri. Selama ini, sejarah di Indonesia seringkali disajikan sebagai deretan tanggal, nama tokoh, dan cerita kejayaan.

Padahal, sejarah juga memuat ketimpangan, konflik, kegagalan kebijakan, perubahan sosial, serta pengalaman masyarakat biasa yang sering tersisih dari narasi besar perjalanan bangsa. Inilah peran museum yang belum dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia.

Museum seharusnya menjadi tempat masyarakat mengenali kompleksitas tersebut. Bukan sekadar ruang untuk mengagumi kejayaan masa lalu, melainkan juga tempat belajar mengapa suatu bangsa pernah berhasil, mengapa pernah gagal, dan pelajaran apa yang seharusnya tidak dilupakan.

Dengan demikian, museum yang baik bukan hanya akan menumbuhkan rasa bangga, tetapi juga kemampuan berpikir kritis. Inilah nilai publik yang tidak mudah diterjemahkan ke dalam laporan realisasi anggaran, tetapi sesungguhnya sangat penting bagi pembentukan kualitas manusia.

Menjadikan museum sebagai ruang pembelajaran seperti itu tentu tidak cukup hanya dengan memperbaiki gedung dan menata ulang koleksi. Diperlukan pengelola yang memahami bagaimana sejarah disampaikan kepada masyarakat, program pendidikan yang terus diperbarui, serta keterlibatan sekolah, komunitas budaya, dan masyarakat sekitar.

Semua itu membutuhkan pendanaan, kemampuan manajerial, dan komitmen yang berkelanjutan. Dengan kata lain, pekerjaan yang paling menentukan justru sering kali tidak terlihat dalam laporan penyelesaian proyek.

Karena itu, revitalisasi lebih dari 200 lokasi tersebut semestinya menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara kita mengelola warisan budaya, bukan hanya memperbaiki kondisi fisiknya. Keberhasilan program ini perlu dinilai dari apakah museum semakin relevan bagi masyarakat, mampu menarik kunjungan secara berkelanjutan, menjadi bagian dari kegiatan pendidikan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian lokal.

Ukuran-ukuran inilah yang seharusnya menjadi dasar pertanggungjawaban pemerintah dan pengelola museum, bukan semata-mata jumlah bangunan yang berhasil direnovasi.

Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah Indonesia memiliki cukup banyak museum atau bangunan bersejarah. Kekayaan sejarah kita jelas tidak perlu diragukan. Yang masih harus dibuktikan adalah kemampuan mengelolanya agar tetap hidup dan bermakna bagi generasi berikutnya.

Akan menjadi ironi apabila museum yang seharusnya menjadi tempat kita belajar dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu justru memperlihatkan kelemahan yang terus berulang dalam pembangunan kita sendiri, yaitu lebih mudah membangun sesuatu yang baru daripada merawat dan mengembangkan apa yang sudah ada.

Dewi Lusiana
Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia