"PKB juga mendesak agar aparat membebaskan masa aksi yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis dan rusuh," tegas Wakil Ketua Harian DPP PKB, Gielbran Muhammad Noor, Kamis, 12 November 2026.
Selain itu, PKB juga menuntut penarikan mundur militer terhadap ruang ruang sipil dan akademik. Gielbran mengibaratkan militerisasi di ruang sipil dan akademik sebagai hama yang dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan serta kebebasan berpikir.
"Bagi kami, PKB, kebebasan mengutarakan aspirasi dan pendapat adalah sebuah anugerah yang harus dijaga dan dihargai oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah, sesuai dengan amanah konstitusi kita," katanya.
Mantan Ketua BEM KM UGM mengingatkan bahwa Republik Indonesia lahir dari keberanian para pejuang bangsa dalam menyampaikan pendapat dan memperjuangkan kebenaran. Bahkan di tengah intimidasi penjajah, para pendiri bangsa tidak gentar menyuarakan aspirasi dan terus berjuang.
"Lantas, apa bedanya kondisi sekarang dengan sebelum
kemerdakaan jika rakyat Indonesia masih saja diintimidasi ketika menyuarakan kebenaran?," ucap Gilbran.
Dalam momentum Hari Pahlawan, PKB juga mengapresiasi perjuangan massa aksi yang tetap konsisten menyuarakan kebenaran tanpa memicu kerusuhan maupun tindakan anarkis.
"Merekalah yang berhak untuk kita sebut sebagai pahlawan," katanya lagi.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengecam tindakan aparat yang dinilai intimidatif, koersif, dan tidak beretika terhadap massa aksi di lingkungan Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 10 November lalu. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: