Jawabannya: enggak bisa. Mustahil. Dan ketidakmampuan kita untuk membedakan ini secara kasat mata, jujur saja, itu sangat menakutkan.
Pikiran saya sering ditarik mundur ke kejadian bulan Januari kemarin. Januari 2026. Teman-teman di BNN dan Bea Cukai membongkar sebuah laboratorium gelap. Tempatnya bukan di gudang kumuh di pinggiran kota yang sepi, tapi di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Di tengah hiruk-pikuk kota.
Di sana mereka menemukan hampir lima liter cairan etomidate—narkotika golongan II—dan sekitar 3.000 kartrid kosong yang siap isi. Gila, kan? Barang yang tiap hari kita lihat dipegang anak-anak muda, yang tergeletak begitu saja di meja kafe, sekarang sudah berubah jadi semacam ‘kuda Troya’.
Jaringan narkoba ini pintar sekali. Mereka enggak perlu lagi repot-repot mengakali kemasan yang aneh-aneh. Mereka pakai barang yang sudah jadi bagian dari gaya hidup normal untuk menyusupkan racun ke tengah pergaulan.
Terus terang, saya sering membatin, seberapa parah sih sebenarnya situasi di lapangan? Di bulan Mei 2026, BNN merilis temuan mereka. Mereka memeriksa 438 sampel cairan vape. Tebak berapa yang positif mengandung narkotika? 105 sampel. Ada etomidate, ada kanabinoid sintetis (tembakau gorila), sampai sabu. Seratus lima dari empat ratusan... itu rasio yang luar biasa besar.
Dan yang bikin saya makin gelisah, angka itu kan cuma memotret apa yang kebetulan masuk lab. Di pasar yang sebenarnya, di toko-toko
online, di obrolan tertutup anak muda... peredarannya seluas apa? Kita ini benar-benar sedang meraba dalam gelap. Yang kita tahu pasti cuma satu: sindikat ini sudah menemukan bungkus yang sangat akrab di mata konsumen untuk menyamarkan zat pembunuh.
Dari sini, pikiran saya merambat ke masalah yang lebih ruwet, yaitu soal ekonomi. Kalau kita lewat di depan toko vape, harga sekartrid itu terpampang jelas di etalase. Kelihatannya murah dan terjangkau. Tapi di situ ilusi terbesarnya. Kalau ada anak yang akhirnya jatuh sakit, paru-parunya rusak, atau parahnya kecanduan narkoba lewat vape dan harus masuk panti rehab, tagihannya kan enggak dibayar di kasir toko vape itu.
Tagihannya datang belakangan. Dan siapa yang menanggung? Keluarganya. Uang habis, waktu orang tua terkuras untuk mendampingi di rumah sakit. Si anak kehilangan jam sekolah. Negara? Sistem layanan kesehatan kita ikut menanggung beban pemulihan yang sangat masif.
Makanya, saya kadang gemas kalau mendengar perdebatan soal vape ini cuma berputar-putar di urusan penerimaan negara. "Kan negara dapat untung dari cukainya." Ya, tapi apakah sepadan? Lagipula, dari sisi penerimaan pun kita sebenarnya kebobolan.
Saya sempat baca kajian soal ekonomi rokok elektrik bulan Oktober 2026. Estimasinya, sekitar seperempat dari total cairan vape yang beredar di tahun 2025 itu barang di luar pencatatan cukai. Ilegal. Potensi uang negara yang hilang ditaksir sekitar Rp898 miliar. Hampir satu triliun! Ini memberi gambaran betapa besarnya pasar gelap yang luput dari pengawasan.
Di ekosistem yang gelap begini, jangankan mengawasi kandungan narkoba, petugas saja pasti kewalahan menelusuri siapa yang meracik, dari mana asalnya, dan produk itu jatuh ke tangan siapa.
Ada satu istilah yang terus terngiang di kepala saya belakangan ini: "terorisme ekonomi". Mungkin bagi sebagian orang kedengarannya terlalu ekstrem, apalagi penetapan tindak pidana terorisme secara hukum butuh pembuktian tersendiri. Tapi mari kita pakai kacamata realita saja.
Ini tuh penggerusan dari dua arah. Di satu sisi, peredaran di luar pengawasan ini merampok uang negara, sementara di sisi lain, masyarakat dan fasilitas publik disedot sumber dayanya untuk memulihkan kerusakan. Uangnya berputar hari ini dinikmati segelintir orang, sementara ongkos kehancurannya ditanggung oleh keluarga-keluarga kita bertahun-tahun lamanya.
Coba deh, berhenti sebentar dan bayangkan seorang anak. Usianya sekarang 15 tahun. Nanti, saat kita merayakan "Indonesia Emas 2045", usianya 34 tahun. Harusnya, di umur segitu dia sedang produktif-produktifnya. Membangun karier, mengajar, atau membesarkan anak-anaknya sendiri. Tapi kesempatan yang bakal dia punya nanti itu sedang dibentuk dari apa yang terjadi sekarang.
Kalau masa remajanya tersita untuk melawan ketergantungan atau berjuang pulih secara fisik, waktunya untuk belajar dan tumbuh itu hangus. Visi mulia Indonesia Emas 2045 rasanya gampang sekali runtuh kalau kita memandangnya dari nasib anak ini.
Di titik ini, adagium
salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) bukan cuma pepatah usang, tapi nyawa dari kebijakan kita. Waktu menimbang soal vape, kesehatan masyarakat harus diberi bobot paling berat. Saya lega melihat ada rambu moral yang jelas, seperti Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan vape dan mendorong undang-undang pelarangan. Pemerintah dan DPR sekarang punya tugas berat menerjemahkan perlindungan itu jadi aturan main yang nyata.
Polri sendiri sudah mengambil langkah melarang vape di internal. Kami ingin ini jadi bola salju menuju pelarangan bertahap secara nasional, mungkin dimulai dari
closed-system (kartrid siap pakai) karena itu yang paling rentan disusupi. Tapi saya juga tidak naif. Keraguan pasti ada. Mengawasi pelarangan ini luar biasa sulit. Kalau cuma dilarang di etalase, bagaimana dengan jalur impor, lab rumahan, atau transaksi tertutup di internet?
Lalu, kita juga menghadapi dilema soal mereka yang sudah kecanduan nikotin; masa peralihannya harus memberi ruang agar mereka dapat bantuan medis untuk berhenti. Kita enggak bisa asal cabut tanpa solusi pendampingan.
Pada akhirnya, anak 15 tahun yang duduk di kafe tadi kemungkinan tak pernah membaca kajian ekonomi, perdebatan cukai, atau Fatwa MUI. Ia enggak peduli soal itu. Tapi ia akan merasakan langsung akibat dari keberanian (atau kepengecutan) keputusan kita hari ini.
Sebelum kita bermimpi terlalu jauh soal apa yang akan ia capai di tahun 2045, ada satu pertanyaan mendesak yang terus menghantui pikiran saya: Seberapa mudah cairan bercampur narkotika itu bisa sampai ke tangannya hari ini? Dan selama jawabannya masih "sangat mudah", kita masih berutang banyak pada masa depan mereka.
Dosen Utama Tingkat I STIK dan Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri
BERITA TERKAIT: