Bambang Pacul: MPR Tunggu Proses HMP Pemakzulan Gibran dari DPR

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan, sikap Fraksi PDIP tersebut telah disampaikan melalui rapat pleno yang dipimpin Ketua Fraksi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional.

"Kan rapat pleno sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi. Iya toh? Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear. Iya toh? Ya wis. Jadi apa lagi?" ujar Bambang Pacul kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Saat ditanya mengenai posisi MPR RI dalam proses pemakzulan tersebut, Bambang Pacul menyebut lembaga yang dipimpinnya bersama Ahmad Muzani itu belum menerima bola atau proses yang harus ditindaklanjuti.

"'Pak Pacul sebagai pimpinan MPR bagaimana?' Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir. Di live ini, enggak punya (unclear) itu kamarnya di ujuuung. Jadi enggak perlu komentar. Nanti kita tunggu bola itu. Oke? Clear?" tandasnya.

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPR RI sepakat menempuh jalur konstitusional melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto mengatakan, kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno fraksi yang dihadiri 102 dari total 110 anggota. Sebanyak delapan anggota lainnya tidak hadir karena izin atau sakit.

Utut menegaskan, keputusan fraksi bukan didasarkan pada penghitungan jumlah anggota yang mengusulkan HMP, melainkan sikap politik untuk menggunakan mekanisme konstitusi.

"Pertama ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” tegas Utut kepada wartawan usai rapat pleno Fraksi PDIP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Saat ditanya mengenai jumlah anggota Fraksi PDIP yang siap mendukung langkah tersebut, Utut menyebut seluruh 110 anggota dapat dilibatkan apabila diperlukan.

"Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110 (Anggota DPR Fraksi PDIP),” katanya. 

Namun demikian, Utut memastikan bahwa seluruh anggota fraksi telah menyepakati keputusan politik tersebut.

"Sepakat, karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” pungkasnya.