Tujuh Provinsi Terdampak Karhutla Terima Bantuan Rp1,23 Triliun dari Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, tujuh provinsi penerima bantuan tersebut meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. 

Selain pemerintah provinsi, bantuan juga diberikan kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak karhutla di wilayah tersebut.

Dikatakan Sugiono, bantuan telah disalurkan dalam dua tahap, yakni pada 7 September 2026 dan 22 Oktober 2026, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Sugiono dalam keterangannya, dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.

Sugiono menjelaskan, Presiden Prabowo terus memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla setiap hari. 

Presiden meminta agar bantuan anggaran diprioritaskan untuk melindungi masyarakat terdampak, termasuk melalui pelayanan kesehatan, penyediaan rumah oksigen, serta penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Prioritas berikutnya tentu saja untuk upaya-upaya pemadaman, kemudian upaya-upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, penambahan sarana seperti alat perlengkapan diri atau alat pelindung diri, kemudian pompa air, tangki air, selang pemadaman. Kemudian, alat suntik air untuk lahan gambut, pembuatan sumur bor, dan juga operasional dan mobilisasi personil, dalam rangka pemadaman karhutla,” ucap dia.

Selain kebutuhan pemadaman, bantuan juga dialokasikan untuk mendukung logistik personel yang bertugas di lapangan. Sugiono menyebut sekitar 71 ribu personel saat ini dikerahkan untuk menangani karhutla melalui operasi darat dan udara. 

Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut dapat mempercepat penanganan darurat sekaligus memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat di wilayah terdampak.

“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.