Penutupan dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas didampingi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kepala BIN M. Herindra, Kepala BPKP Muhammad Yusuf, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Wamenhan Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, CTO Danantara Sigit Puji, beserta jajaran Forkopimda.
"Kami menyadari banyak perlawanan-perlawanan yang diberikan, tetapi dengan keutuhan persatuan nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Insya Allah semuanya akan kita selesaikan," kata Sjafrie dalam keterangan resmi.
Sementara itu, ST Burhanuddin menjelaskan bahwa areal tambang yang telah diambil alih bakal dikelola BUMN.
"Pertambangan ini akan kita serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam. Kita mengharapkan PT Antam nantinya tidak hanya sebagai investor, tetapi menjadi operator sekaligus investor agar betul-betul dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat," kata Burhanuddin.
Dengan dipasangnya plang penertiban di area operasional, maka negara resmi melarang pihak manapun menguasai, memindahtangankan, maupun melakukan aktivitas tanpa izin resmi di kawasan tersebut.
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) resmi menutup operasional lahan pertambangan emas seluas 275,36 hektare milik PT Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Kamis, 22 Oktober 2026. 
_(1).jpg)
BERITA TERKAIT: