Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza serta pimpinan dan perwakilan kawasan industri, di Kantor Kemenko PM, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Oktober 2026.
"Saya bersama Pak Wakil Menteri Perindustrian dan bersama juga pimpinan dan wakil-wakil dari kawasan industri. Ada 23 kawasan industri yang bersama-sama melakukan rapat, diskusi dan merencanakan kerja bersama," kata Cak Imin.
Menurutnya, terdapat dua pekerjaan utama yang akan dikerjakan bersama, yakni penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Cak Imin menilai kawasan industri memiliki pengalaman dalam program bina lingkungan serta interaksi sosial kemasyarakatan yang dapat menjadi modal untuk membangun pola pemberdayaan yang lebih luas.
"Kita ingin kawasan-kawasan industri ini berkolaborasi, bergotong royong, memiliki standar yang bagus di dalam pemberdayaan, melaksanakan model-model pemberdayaan sehingga bisa berkontribusi bersama-sama mengatasi pengangguran, kemiskinan dan menciptakan kelas menengah yang naik kelas," ujarnya.
Kolaborasi tersebut juga akan diarahkan pada masyarakat yang berada dalam radius kawasan industri. Pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) untuk memetakan kantong-kantong kemiskinan yang dapat diintervensi.
"Radius tertentu dari kawasan industri itu diketahui dari data zoom DTSN, kita ada kantong-kantong kemiskinan yang bisa kita intervensi berkolaborasi dalam radius kawasan industri," jelasnya.
Sejumlah pola pemberdayaan yang telah dilakukan kawasan industri, seperti pelatihan, peningkatan kapasitas hingga kolaborasi dengan UMKM, juga akan dikembangkan dan direplikasi.
Bahkan, kata Cak Imin, terdapat kawasan industri yang telah memiliki SMA dan SMK dengan standar internasional. Model pendidikan tersebut dinilai dapat diterapkan di lokasi lainnya.
Cak Imin kemudian meminta Wamenperin Faisol Riza memimpin pola kolaborasi tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, sekaligus mendukung target penurunan kemiskinan hingga maksimal 5 persen pada 2029.
"InsyaAllah akan ada kinerja dan kerja-kerja ke depan yang komprehensif, sistematis, melahirkan ekosistem baru bagi pemberdayaan masyarakat kita," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: