Dharma Jaya Kurangi Ketergantungan terhadap Penugasan Pemerintah

Demikian disampaikan Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman dalam diskusi bertema "Mampukah Perumda Dharma Jaya Menjaga Ketahanan Pangan?" yang digelar Lintas Generasi Aktivis (LIGA) Pro Jakarta di Gedung Gondangdia Lama, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 30 September 2026.

"Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kemandirian perusahaan sekaligus memperkuat peran Dharma Jaya dalam mendukung ketahanan pangan di Jakarta," kata Raditya.

Raditya menjelaskan, porsi penugasan, termasuk dalam menyediakan pangan bersubsidi bagi masyarakat rentan yang sebelumnya mendominasi kegiatan perusahaan hingga sekitar 90 persen kini sudah berkurang menjadi sekitar 60 persen.

"Waktu Covid-19, tiba-tiba penugasan diberhentikan. Kita sempat kalang kabut juga. Tapi, alhamdulillah sekarang dari sisi penugasan dan komersial sudah mulai berjarak dan perlahan bisa kita amankan,"  kata Raditya.

Ia menuturkan, saat ini sekitar 60 persen kegiatan Dharma Jaya masih berasal dari penugasan, sedangkan 40 persen lainnya sudah berasal dari sektor komersial. 

"Kami terus berupaya agar porsi komersial dapat terus ditingkatkan. Sehingga, ketergantungan perusahaan terhadap penugasan semakin kecil," kata Raditya.

Raditya menyampaikan, kebutuhan daging di Jakarta juga cukup besar. Dalam kondisi normal, kebutuhan dapat mencapai sekitar 6.000 ton per bulan. Angka tersebut dapat meningkat menjadi sekitar 6.500 hingga 7.000 ton, bahkan mencapai 7.500 ton pada periode tertentu, seperti hari besar keagamaan.

Besarnya kebutuhan tersebut menjadi peluang bagi Dharma Jaya untuk memperkuat rantai usaha pangan, mulai dari pengadaan dan penggemukan sapi, pengolahan, hingga distribusi kepada masyarakat.

Salah satu rencana pengembangan yang tengah didorong adalah pembangunan fasilitas di kawasan Ciangir, Banten dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 15 hektare.

Lokasi tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan usaha Dharma Jaya secara terintegrasi. Selain memiliki lahan yang luas, akses dari Jakarta menuju kawasan tersebut juga relatif mudah karena dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalan tol.

"Ini merupakan peluang yang sangat luar biasa. Kita bisa melakukan pembangunan dari mulai pekerjaan, kemudian penggemukan, pengolahan sampai distribusi," kata Raditya.

Ia menilai, penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir penting untuk membangun kemandirian pangan Jakarta. Terlebih, Jakarta memiliki jumlah penduduk sekitar 10,5 juta jiwa sehingga kebutuhan pangan, khususnya daging harus dijamin secara berkelanjutan.

"Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dan BUMD membangun sistem pangan yang lebih mandiri," pungkas Raditya.