Kepala Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos), Devi Deliani mengatakan, pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui program tersebut.
“Pemerintah memastikan lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin jenjang SD, SMP, hingga SMA kembali mendapat akses pendidikan berkualitas secara gratis, sehingga kemiskinan orang tua tidak lagi menjadi penghalang masa depan anak,” kata Devi di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan dan pemberdayaan.
Jumlah Sekolah Rakyat saat ini mencapai 182 titik, meningkat dari 166 titik dengan jumlah lebih dari 14.700 peserta didik pada tahun pertama pelaksanaannya.
Devi mengatakan, setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mekanisme tersebut ditujukan agar bantuan pendidikan diberikan kepada anak yang benar-benar membutuhkan.
“Tentunya bantuan negara sampai tepat pada anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujarnya.
Perluasan program juga didukung pembangunan fasilitas permanen. Tahun ini, sebanyak 93 gedung Sekolah Rakyat permanen telah rampung dan mulai beroperasi secara bertahap sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026.
Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa dapat terlayani melalui Sekolah Rakyat pada 2027.
Target tersebut juga diarahkan untuk memperluas keberadaan gedung permanen hingga setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa.
Lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin kini mendapatkan akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat yang tersebar di 182 wilayah di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: