Sasar Wilayah 3T, Wamensos Ingin Sekolah Rakyat Segera Dibangun di Sumba Timur

Menurut Agus Jabo, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi harus menjadi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.

Sumba Timur sebelumnya mengajukan lahan seluas 10 hektare di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Hasil survei Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan lahan tersebut memenuhi syarat, dengan dua catatan yakni penyelesaian dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan pelebaran akses jalan.

“Jadi saya berharap betul Sumba Timur bisa, karena Sumba Barat sudah masuk ini, ya Sumba Timur bisa ikut. Kalau kemudian tadi syaratnya masih kurang dua, satu pelebaran jalan sama satunya PKKPR itu beres, ya sudah,” kata Agus Jabo.

Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan siap melengkapi persyaratan tersebut. Menurutnya, akses menuju lahan sudah tersedia dan pemerintah daerah siap melakukan pelebaran jalan.

Ia juga memastikan lokasi tersebut strategis karena telah dilintasi jaringan air bersih dan listrik.

Umbu menyebut angka kemiskinan di Sumba Timur masih sekitar 25 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem mencapai 18 persen. Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus transmisi kemiskinan antargenerasi.

“Kami salah satu kabupaten yang masuk kategori 3T, salah satu kabupaten di NTT dari 22 kabupaten. Kategori 3T ini memang sesuatu yang masih kami upayakan di daerah supaya paling tidak angka-angka perbaikan di tingkat masyarakat juga bisa kita optimalkan,” ujarnya.

Agus Jabo menegaskan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Nah, Sekolah Rakyat itu dibuat dalam rangka pengentasan kemiskinan, jadi Pak Presiden ingin memutus transmisi kemiskinan antargenerasi,” ujar Agus Jabo.

Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Peserta didik tidak mendaftar secara mandiri, tetapi dijangkau berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Jadi kan sekarang kita sudah punya data tunggal, dari data tunggal itu kemudian kita bentuk tim, tim itu yang kemudian akan ground check,” pungkasnya.