Demikian disampaikan Direktur Eksekutig Aufklarung Institut, Dahroni Agung Prasetyo. Agung pun membagi skandal Panama Papers ini dalam dua aspek. Yaitu aspek hukum, dan aspek etis.
"Secara hukum, nama-nama yang tercantum belum tentu salah. Namun secara etika, munculnya nama-nama pejabat atau kerabat pejabat, seperti keluarga JK menjadi catatan sendiri. Seharusnya JK malu dan meniru elit negara lain yang langsung mundur," kata Dahroni kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 13/4).
Keluarga JK yang turut muncul dalam bocoran Panama Papers bersama sejumlah tokoh Indonesia lainnya adalah Solihin Kalla (anak), Ahmad Kala (adik), Aksa Mahmud (adik ipar) dan Erwin Aksa (keponakan).
"Ironisnya, hingga kini, JK pun sama sekali belum mengklarifikasi hal ini. JK bungkam saja," ungkap Agung.
Agung pun menambahkan bila Jokowi tak perlu lagi meminta pertimbangan JK dalam merombak kabinet. Jokowi lebih baik meminta pertimbangan dari partai-partai pendukung, terutama Megawati.
"Secara etis, JK sudah tak layak lagi dalam ikut menentukan kabinet sebelum jelaskan masalah Panama Papers," demikian Agung.
[ysa]
. Belum tentu nama-nama yang berada dalam list Panama Papers memang bermasalah. Namun demikian, Panama Papers juga bisa menjadi pintu masuk negara untuk menelusuri aset orang kaya Indonesia dan mengejar penggelapan pajak. 
