Kemendagri Harus Terus Monitor Kesiapan Anggaran Pilkada Beberapa Daerah

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

Rabu, 22 April 2015, 07:45 WIB

Kemendagri Harus Terus Monitor Kesiapan Anggaran Pilkada Beberapa Daerah

ilustrasi/net

. Pasca pertemuan dengan para sekretaris daerah (sekda) dari 68 daerah, Kemendagri merilis enam daerah dengan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang belum mencukupi hingga kini. Keenam daerah itu ialah Kabupaten Kaur, Bengkulu Utara, Kota Bitung Sulawesi Utara, Halmahera Utara, Yahukimo dan Supiori.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria, Kemendagri harus bisa membedah anggaran daerah keenam daerah itu, sekaligus bisa menyarankan mereka menggeser beberapa anggaran untuk pelaksanaan Pilkada.

"Walaupun menurut Dirjen daerah daerah sudahh meyiapkan anggaran pilkada, Kemendagri harus tetap melakukan pengecekan APBD khususnya ke-enam daerah dengan anggaran pilkada yang belum mencukupi," ungkap Riza beberapa saat lalu (Rabu, 22/4).

Selain itu, menurut Riza Pihak kemendagri harus terus memonitor dan mensupervisi dan memastikan kesipan daerah-daerah yang belum menyiapkan anggaran Pilkada. Kemendagri menurut Riza harus bisa melihat, apakah daerah tersebut dari sisi APBD memiliki kapasitas fiskal memadai.

"Apabila memadai tidak ada alasan tidak bisa menggelar pilkada. Kami minta Kemendagri terus memonitor dan menyupervisi daerah- daerah yang belum menyiapkan anggaran pilkada," katanya.

Riza menjelaskan, selama ini Kemendagri sudah cukup tanggap mengenai daerah-daerah yang belum menyiapkan anggaran pilkada seperti dengan membuat surat edaran ke daerah-daerah mengenai pergeseran anggaran atau sisa lebih perhitungan anggaran. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan bisa bekerjasama mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2015 ini. [ysa]