Sambangi Parlemen, Ketua BPK Temui Ketua DPD

Namun, Harry belum memberikan kepastian apakah pihaknya juga akan menggelar pertemuan dengan Komisi XI DPR yang merupakan rekan kerjanya.

"Jadi mungkin minggu depan atau kapan. Tapi yang jalan bukan saya. Tapi para auditor yang secara teknis yang akan menindaklanjuti," jelasnya.

Namun dia tidak menampik, ke depan mitra kerjanya tidak hanya Komisi XI DPR yang membidangi keuangan itu saja. Hal ini menyusul penghapusan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di UU MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"Jadi sekarang urusan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK itu diserahkan kepada masing-masing Komisi. Misalnya pemeriksan di bidang pertahanan itu Komisi I, pemeriksaan di bidang ke kehutanan di Komisi IV. Jadi kalau misalnya Komisi IV meminta pemeriksaan tentang itu ya kita akan memeriksanya. Sesuai dengan perintah UU, urusan permintaan DPR/DPD itu kita akan tindak," ungkap politikus Golkar kelahiran Tanjung Pinang ini.

Sedangkan mengenai kondisi DPR yang memanas antara kubu KIH dan KMP saat ini, dia berharap semua pihak berpegang pada UU. "Kita berharap dan berpegang pada norma-norma yang berlaku saja. Saya kira itu situasi dinamis di DPR," tandasnya. [zul]