. Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai
the guardian of constitution, tidak boleh lagi terjebak hanya pada persoalan menghitung angka-angka perolehan dan selisih suara di atas kertas seperti di rezim pemilukada.
Demikian disampaikan Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara, Muhammad Adnan. Menurut Adnan, MK harus memastikan bahwa persoalan pilpres yang silang sengkarut ini tetap berada dalam prinsip-prinsip konstitusional sebagai negara hukum bahwa ada banyak hak-hak konstitusional warga negara yang harus dijaga dan diselamatkan.
"Ini bukan hanya soal dua warga negara bernama Prabowo-Hatta yang legal standingnya dipersoalkan," ungkap Adnan beberapa saat lalu (Senin, 18/8).
Adnan mengingatkan, Prabowo dan Hatta telah melembaga setelah secara resmi ditetapkan oleh KPU dengan perolehan suara 63 juta pemilih. Atau malah mungkin yang sebenarnya 67 juta yang berdiri di belakang keduanya.
"Sehingga pernyataan-pernyataan yang mengatakan tidak siap menerima kekalahan jadi terbantahkan," demikian Adnan.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: