Hari ini (Senin, 27/1), Rizal Ramli, yang merupakan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid, akan menjawab somasi tersebut. Jawaban itu akan disampaikan Rizal Ramli bersama puluhan pengacara yang mendampinginya di Gedung Joang 45, di Jalan Cikini.
Di publik, langkah SBY ini menuai pro dan kontra. Dukungan kepada SBY dilakukan terutama oleh Partai Demokrat. Beberapa politisi Demokrat menilai langkah ini sebagai bukti bahwa SBY tidak mau menggunakan kekuasaan untuk bertindak represif kepada rakyatnnya. SBY lebih memilih jalur hukum ketika kritik sudah melampaui batas.
Pandangan berbeda, atau yang kontra terhadap langkah SBY ini lebih banyak lagi. Kritikan terhadap langkah SBY ini datang dari aktivis, akademisi, pengamat politik, juga para pegiat dan pejuang demokrasi. Mereka nilai, langkah SBY ini sebagai bentuk sensitifitas SBY terhadap kritik. Pada titik tertentu, langkag ini tentu saja bisa memberangus demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Di antara mereka juga, ada yang menilai langkah ini menjadi bukti bahwa SBY tidak dewasa dalam berpolitik dan bukan seorang negarawan. Bahkan bisa dikatakan, ini kali pertama dalam sejarah ada seorang Presiden mensomasi rakyatnya sendiri.
[ysa]
. Presiden SBY, melalui Tim Advokat dan Konsultan Hukum Presiden SBY dan keluarga, melayangkan somasi kepada sejumlah pihak. Di antara orang yang disomasi itu adalah ekonom senior yang juga tokoh oposisi, Rizal Ramli. 
BERITA TERKAIT: