Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, mencontohkan misalnya kasus Lembaga Sandi Negara yang akan ikut campur dalam urusan pemilu dengan kerjasama dan masuk ke lembaga KPU. Pemerintah membiarkan lembaga sandi atau intelijen ini terlalu masuk dalam ranah publik yang bukan menjadi tanggung jawabnya.
"Lemsaneg yang di Singapura bernama Internal Security Departement, atau di Amerika bernama National Security Agent , dan di Australia bernama Australia Security Internal Organisation tak pernah ikut campur dalam urusan pemilu," tegas Hasanuddin, Senin pagi (21/10).
Ia khawatir pemilu yang melibatkan intelijen dalam urusan teknisnya, bakal memperburuk citra internasional Indonesia.
Dan terkait rumor penculikan Profesor Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara (BIN) baru-baru ini, seharusnya BIN melakukan cross check lebih dulu terhadap panitia diskusi PPI, apa sesungguhnya yang terjadi. Menurunya, persoalan ini bukan persoalan negara atau masalah bangsa, tapi lebih banyak pada masalah intern partai penguasa (Partai Demokrat dan PPI).
"Tapi lembaga-lembaga negara seperti Kepala BIN, Menko Polhukam bahkan Jubir Presiden turun tangan. Sepertinya diorganisir oleh Istana untuk melawan satu orang panitia diskusi yang bernama M. Rahmad?" ujarnya.
Ia berharap, lembaga-lembaga ini harus ditata ulang agar lebih fokus pada masalah-masalah tugas kenegaraan semata sesuai tugas pokoknya masing-masing.
[ysa]
. Akhir-akhir ini, menjelang Pemilu 2014, pemerintah cenderung mudah sekali memanfaatkan aparat intelejen untuk tugas-tugas yang tidak menjadi tanggung jawab mereka. 
BERITA TERKAIT: