"Jelas kita menolak, belum naik saja sembako sudah naik," kata anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait saat diskusi 'Menolak Kenaikan BBM Sama Dengan Makar?' di Ruangan Wartawan, Gedung Nusantara III, DPR, Senayan, Kamis, (8/3)
Ketua Bidang Kepemudaan DPP PDIP ini juga menambahkah, efek domino negatif kenaikan BBM akan terjadi pada masayarakat.
Ia kemudian mengusulkan agar pemerintah secepatnya mengambil kebijakan kongkret untuk mengganti kebijakan menaikkan BBM. Ini dilakukan agar APBN tidak babak belur.
Sebenarnya, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah kenaikan BBM yang diprediksi akan dilakukan awal April mendatang. Salah satunya adalah menekan anggaran belanja birokrasi.
Memang, anggaran belanja birokrasi semakin tahun semakin membengkak. Bahkan, dalam kurun waktu 7 tahun sajha dan bahkan dalam kurun waktu 7 tahun (2005-2012) terjadi kenaikan hingga 400 persen.
Pada tahun 2005 saja, anggaran belanja birokrasi dalam APBN sebesar Rp 187 triliun dan jumlah itu terus membengkak dari tahun ke tahun menjadi Rp 733 triliun pada APBN 2012.
Sementara itu, nilai subsidi BBM yang dialokasikan dalam APBN untuk kurun waktu yang sama, yakni dari 2005 hingga 2012, kenaikkan untuk subsidi itu hanya sebesar 29 persen saja.
Pada 2005, alokasi APBN untuk subsidi BBM adalah Rp95,6 triliun dan pada tahun 2012, alokasi itu menjadi sebesar Rp 123,6 triliun.
[arp]
BERITA TERKAIT: