"Dana tersebut kami merencanakannya untuk mendukung peningkatan dan perluasan akses permodalan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)," kata Menkop dan UKM Syarief Hasan saat rapat dengar mendapat dengan Komisi VI, pekan lalu.
Kemenkop dan UKM menerima reward itu berdasarkan Surat Edaran Menkeu Nomor SE-442/MK.02.2011 tertanggal 8 Agustus 2011.
Komisi VI DPR sebenarnya khawatir dana itu tidak bisa direalisasikan. Mengingat Tahun Anggaran 2011 hanya tersisa 3 bulan. Namun, Menkop dan UKM meyakinkan kesanggupan institusinya merealisasi anggaran itu. Sebab, koperasi calon penerima sudah didata secara lengkap oleh Deputi Bidang Pembiayaan sebagai penyalur dana sosial.
"Alokasi dana Rp 2,011 miliar itu dimanfaatkan untuk membantu permodalan 36 koperasi. Setiap unit akan menerima bantuan sosial Rp 50 juta," ungkap Syarief.
Menurut Syarief, secara rinci seluruh program yang dikerjakan melalui tujuh kedeputian di bawahnya, secara umum mencapai target. Kinerja tersebut bersifat program atau pemberdayaan dalam bentuk kebijakan, fasilitasi dan perkuatan modal.
Hingga 10 September 2011, serapan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM telah mencapai 48,67 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1,013 triliun. "Ke depan, kami akan mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan rencana waktu penyelesaian dan sasaran yang ditetapkan," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: