Haruskah Kita Belajar dari Singapura?

Partai penguasa, People’s Action Party (PAP), seperti biasa memenangkan pemilihan umum. Namun kali ini perolehan suara PAP adalah yang terendah dalam sejarah Singapura. Mereka menguasai 81 kursi di Parlemen, sementara kubu oposisi, Partasi Sosial Demokrat, menduduki 7 kursi. Menyusul hasil pemilihan ini, dua mantan perdana menteri, Lee Kuan Yew dan Goh Chok Tong, pun memilih mengundurkan diri dari kursi Menteri Senior.

Dalam pernyataan bersama yang mereka sampaikan hari Sabtu (14/5), Lee dan Goh mengatakan bahwa mereka dapat merasakan keinginan kaum muda untuk berperan lebih besar di lapangan politik.

Terlepas dari hasil pemilihan umum di Singapura itu dan terlepas dari banyak kritik yang dialamatkan kepada para pemimpin senior Singapura yang selama ini dianggap bersikap antikritik dan antioposisi, namun menurut penulis, setidaknya ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari negeri itu.

Singapura lahir di saat dunia sedang berada di puncak pertarungan dua kubu besar di dunia di masa itu, yakni kubu Barat yang liberal dimotori oleh Amerika Serikat Cs dan kubu Timur yang sosialis/komunis dimotori oleh Uni Soviet.

Dari sebuah pulau yang terbilang kecil, yang masih lebih kecil dari keseluruhan Jakarta dan kota-kota satelit di sekitar Jakarta, Singapura menjelma menjadi sebuah republik yang kuat dan dengan pendekatan yang tepat menjadi salah satu sentra perekonomian tidak hanya bagi kawasan Asia Tenggara tapi juga bagi dunia.

Pemimpin Singapura sejauh ini adalah individu-individu yang setia pada komitmen kebangsaan mereka. Mereka tahu yang mereka inginkan, dan mereka bekerja keras untuk mencapai apa yang mereka inginkan itu. Sejauh ini, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa mereka berhasil. Singapura berhasil menjadikan cita-cita founding fathers mereka sebagai landasan untuk menciptakan negara demokrasi ala Singapura.

Di satu sisi pemerintahan PAP bertangan besi. Tetapi di sisi lain, dengan bantuan dan dukungan dari dua kekuatan penting dunia, Amerika Serikat dan Israel, mereka mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Singapura.

Pendapatan per kapita penduduk Singapura adalah yang tertinggi ke-15 di dunia. Sementara indeks pembangunan manusia Singapura adalah yang tertinggi ke-27 di dunia. Bila menggunakan purchasing power parity, maka daya beli penduduk per kapita di Singapura adalah yang tertinggi ke-3 di dunia.

Sejak awal Singapura didisain mengikuti jalan yang ditempuh oleh negara yang melahirkan“demokrasi Barat” yakni Amerika Serikat. Dan mereka memilih dekat dengan Israel yang sama-sama kecil namun memiliki pengaruh yang sungguh besar.

Itu sebabnya, walaupun ada praktik politik Singapura yang tidak sesuai dan melanggar prinsip-prinsip umum demokrasi Barat, tetapi Amerika Serikat memilih tutup mata. Alasan moral untuk menerima ketidaksesuaian dan pelanggaran prinsip demokrasi itu adalah: menegakkan demokrasi di sebuah negara baru bagai menegakkan benang basah, dan itu seringkali membutuhkan kekuasaan yang absolut dan tangan besi yang dingin.

Di sisi lain, Amerika Serikat memang terkenal dengan sikap double atau malah multi standards mereka. Contohnya sudah banyak. Ketika mereka merasa perlu untuk melindungi rezim sekutu mereka di sebuah negara dan kawasan, mereka akan memberikan perlindungan yang maksimal, terlepas bahwa rezim sekutu mereka itu despot, diktator, antioposisi yang kerap melakukan pelanggaran HAM. Tetapi begitu melihat ada potensi ancaman terhadap interest mereka atau interest sekutu-sekutu mereka lainnya di sebuah negara yang tadinya mereka lindungi, mereka, tepatnya kaum korporatokrat yang konservatif, akan berubah sikap dan kalau perlu mengerahkan pasukan untuk menginvasi dan menjatuhkan mantan rezim sekutu mereka itu.

Sebelum melakukan serangan itu, Amerika Serikat akan menggalang opini umum yang mengglobal untuk mendapatkan dukungan dunia internasional. Pada tahap ini, kampanye yang digelar bertujuan untuk memperlihatkan gambaran yang paling mengerikan mengenai rezim yang tadinya langsung atau tidak mereka dukung itu. Tema yang paling kerap mereka gunakan adalah demokratisasi dan perlindungan HAM. Tema paling usang dalam politik internasional kaum korporatokrat konservatif.

Itu yang sedang terjadi di Mesir, Tunisia, Libya dan juga Aljazair saat ini. Semua rezim di negara-negara itu tadinya adalah sekondan utama, atau setidaknya memiliki hubungan baik dengan kadar tertentu, dengan Amerika Serikat. Tetapi kita dapat menyaksikan dengan mata telanjang ketika semangat zaman berbalik arah, Amerika Serikat dengan mudah menyalin rupa dukungan mereka menjadi manuver moral menegakkan demokrasi dan melindungi HAM. Itu juga yang terjadi dengan beberapa rezim di masa lampau, seperti Marcos di Filipina, bahkan Saddam Hussein di Irak. Soeharto di Indonesia juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini.

Kembali ke Singapura. Kita harus akui bahwa Singapura itu walau kecil tapi hebat. Dan satu-satunya yang membuat mereka hebat adalah karena pendiri dan pemimpin negara itu tahu benar apa yang mereka inginkan. Dan mereka berjuang keras untuk mendapatkannya.

Inilah bedanya dengan Indonesia. Founding fathers kita tahu pasti apa yang mereka inginkan ketika mereka melawan kaum kolonial. Ketika Indonesia masih berada dalam kandungan, tokoh-tokoh utama dari banyak tempat di Indonesia berkumpul dalam berbagai kesempatan. Bukan baru di tahun 1945 pembicaraan mengenai keinginan membentuk negara merdeka mulai dibicarakan. Melainkan sejak tahun-tahun sebelumnya, setidaknya sejak akhir abad ke-19.

Kita mengenal angkatan 1908 yang menarik trigger nasionalisme Indonesia. Diikuti generasi 1928 dan mengkerucut pada gerakan di tahun 1945 yang massif dan intensif. BPUPKI dan PPKI adalah dua badan yang membidani kelahiran Indonesia. Dua badang yang mewakili banyak perspektif dan cara pandang, mewakili banyak kepentingan stakeholders calon negara baru. Mereka inilah peletak dasar nasionalisme kita.

Di tahun 1945 itu founding fathers kita menginisiasi demokrasi Indonesia ke arah sosialisme Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan gagasan negara kesatuan yang mengakui kebhinnekaan.

Tetapi semakin hari, tujuan dari kemerdekaan ini seakan tertinggal di atas kertas. Itu sebabnya walaupun kita lebih dahulu menggelar pemilihan umum dari Singapura namun sedemikian jauh kita masih gagal memperpendek jarak kita dengan tujuan kemerdekaan Indonesia yang adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kita gamang karena mendadak kita merasa tidak tahu sebenarnya kita ini mau kemana. Seakan begitu banyak pilihan di depan mata yang membuat pandangan kita malah jadi buram.

Kita masih belum bisa memutuskan kemanakah kaki ini melangkah. Ke jalan yang ditempuh Amerika Serikat, atau Republik Rakyat China, atau Republik Islam Iran, atau ke negara-negara sosialis Amerika Latin, atau apa. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kita seakan mendadak gelisah dan grogi di tengah perubahan besar yang sedang terjadi di sekitar kita. Di lain waktu kita malah latah.

Di masa lalu founding fathers kita sangat terinspirasi oleh revolusi Amerika Serikat. Mereka mengadopsi pendekatan, bangunan supra politik Amerika Serikat dan prosedur lain yang kiranya dapat menopang sebuah negara demokrasi.

Tetapi mereka tidak meniru 100 persen. Ada banyak bagian yang disesuaikan dengan natur dan kultur Indonesia. Bukan separation of power, tetapi distribution of power. Juga ada penekanan pada “hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Pun kita tidak memilih bentuk negara federal seperti yang dilakukan Amerika Serikat, tetapi negara kesatuan yang melingkupi batas-batas wilayah Hindia Belanda karena di dalam batas-batas wilayah itu ada begitu banyak kesamaan, di luar kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah.

Penulis pun demikian, menginginkan demokrasi yang dibayangkan oleh founding fathers kita itu tetap dipertahankan, demokrasi yang ditopang oleh Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah Demokrasi Indonesia Raya. Demokrasi yang didedikasikan untuk kesejahteraan stakeholders Indonesia. Inilah Konsensus Indonesia Raya. Konsensus untuk menciptakan negara yang dapat melindungi seluruh warganegara dan di saat bersamaan mensejahterakan mereka.

Bila sampai kini tujuan dari demokrasi itu belum juga terwujud, menurut hemat penulis, masalahnya tidak berada pada cita-cita kemerdekaan dan cita-cita Demokrasi Indonesia Raya. Tetapi, pada pelaksana, orang-orang yang mendapat mandat untuk memimpin negara ini.

Jadi tidak perlu kita mereka-reka kembali semua komponen penopang Indonesia. Bukan itu yang salah. Komponen penopang itu sudah ideal, seideal komponen penopang negara lain yang kini berhasil menjadi negara-negara utama di dunia.

Founding fathers kita sudah meletakkannya untuk kita. Lihatlah, tidak ada yang menyalahi logika, tidak ada yang menyalahi moral. Persoalan kita sekarang adalah bagaimana cara membumikannya, cara membuatnya hidup dan dapat dinikmati.

Sayangnya, ada di antara pemegang mandat negara kita yang mengira bahwa tujuan dari Indonesia Raya ini bukanlah keadilan sosial yang merata, tetapi keadilan bagi kelompok mereka saja.

Kesalahan ini yang harus kita koreksi. [***]

Penulis adalah jurnalis senior, pengamat media, dan pendiri Inilah.Com.