“Sejak awal kami memang sudah mengambil sikap untuk mengambil jarak dengan kekuatan politik di Senayan (DPR). Kami tidak lagi menggunakan tekanan publik agar bisa melihat secara objektif mana partai yang ingin menyelamatkan negara-bangsa, dan mana yang sudah menjadi bagian dari mafia,†ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, kepada wartawan di Jakarta hari ini (Rabu, 23/2).
Benar bahwa penggunaan hak angket bukan satu-satunya cara untuk membongkar mafia pajak. Hak angket dibutuhkan karena lebih memudahkan memancing para ‘don’ atau pentolan di tubuh mafia untuk muncul ke permukaan. Sebagaimana dulu Pansus Centurygate berhasil mempertontonkan ke publik aktor dan aktris skandal yang merugikan keuangan negara hingga Rp 6,7 triliun.
Menurut penulis puisi Negeri Para Bedebah dan Republik Kebohongan ini, cepat atau lambat, rakyat akan menemukan caranya sendiri dalam membongkar kebobrokan di negeri ini, yang sudah melanda nyaris ke semua bidang kehidupan.
“Faktanya, lewat proses politik kandas. Lewat jalan hukum, apalagi. Lha, memproses Gayus yang hanya Golongan III-A saja tak sanggup, bagaimana pula menangkap dan memproses big fish yang pasti posisi dan bekingnya ada di pusat kekuasaan,†demikian Adhie. [guh]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.