"Saya pikir tidak ada. Di DPR tidak ada. Tapi gerakan semacam itu di masyarakat sudah lama," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, kepada
Rakyat Merdeka Online, hari ini (12/1).
Pensiunan Mayjen TNI AD ini mengatakan, upaya pemakzulan secara konstitusional akan memakan energi dan waktu sangat lama, hingga kalangan legislatif akan berpikir berulang kali untuk menggalang hal itu.
Sebagai kader partai oposisi, PDI Perjuangan, mantan Sekretaris Militer Presiden ini menjamin partainya tidak pernah melibatkan diri dalam gerakan inkonstitusional mendongkel kekuasaan yang sah.
"Kami lurus-lurus sajalah. Kami ingin membangun negara ini untuk rakyat. Kalau pemerintah salah ya kita kritik, kalau bagus kita bilang baik kok. Lurus-lurus sajalah, walaupun kadang setiap kita kasih saran mana mungkin didengarin," tegasnya.
[ald]
