Karena menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo, permintaan Presiden kepada para menteri untuk melakukan refleksi dan evaluasi akhir tahun akan menimbulkan kebingungan, karena masyarakat sudah terlanjur menerima gambaran kinerja para menteri berdasarkan penilaian Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto.
Seperti diketahui, penilaian UKP4 sudah dilaporkan ke sidang Kabinet dan juga telah dipublikasikan ke publik.
"Kita semua sudah tahu kementerian/lembaga apa yang dinilai baik atau kurang baik oleh UKP4. Bahkan penilaian UKP4 itu sudah menjadi bumbu tambahan setiap kali isu reshuffle kabinet dimunculkan," ujar anggota Komisi III DPR ini pagi ini (Senin, 27/12).
Kalau menjelang akhir tahun 2010 ini Presiden meminta para menteri untuk menyampaikan apa saja yang sudah dan belum dicapai masing-masing kementerian, dia melihat ada potensi bahwa klaim para menteri mengenai kinerja mereka akan menggugurkan penilai UKP4. Presiden secara tidak langsung mengadudomba para menteri dengan UKP4.
"Bisa terjadi debat terbuka antara para menteri dengan UKP4. Sebab, bagaimana pun, tak ada menteri yang mau membeberkan kelemahan atau kekurangan pada kementerian yang dipimpinnya. Apalagi, klaim para menteri sudah bisa dilihat dalam iklan-iklan mereka di televisi," kata Bamsoet, demikian ia akrab disapa.
Ketika UKP4 menyosialisasikan laporannya beberapa waktu lalu, publik diberi gambaran bahwa kinerja kementerian Hukum dan HAM tidak terlalu baik, sehingga Menteri Patrialis Akbar sempat mendebat penilaian UKP4 itu.
Bamsoet Menteri Patrialis akan memanfaatkan momentum evaluasi akhir tahun ini untuk menggugurkan penilaian UKP4 itu.
"Persoalannya bagi masyarakat adalah siapa yang harus dipercaya? Penilaian UKP4 atau klaim kinerja dari para menteri? Begitu juga Presiden; tetap menggunakan laporan UKP4 atau klaim para menteri?," demikian Bamsoet mempertanyakan.
[zul]
