"Pemahamannya terbalik itu. Justru ada persoalan di Setgab yaitu pada menajemen kepemimpinannya. Mestinya harus ada kebersamaan, ada pembahasan yang terbuka dan demokratis terkait persoalan bangsa. Bukan sekadar rapat, koordinasi dan pengarahan," ujar fungsionaris DPP PKS Luthfi Idris kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 24/12).
Contoh paling gampang betapa tidak jelasnya manajemen di Setgab SBY adalah terkait pembahasan Rancang Undang Undang Keistimewaan Jogjakarta. Dia mengatakan, RUU yang mengundang polemik ini tidak pernah dibahas di Setgab. Tapi setelah mengundang polemik dan di saat akan diserahkan ke DPR baru partai-partai diajak berembuk.
"RUU Jogja ini harusnya, kita kumpul dulu. Ini sudah muncul di publik baru dibahas. Kita hanya ditodong atas nama koalisi. Mana bisa begitu. Kita koalisi dengan SBY ada kontraknya. Bukan tiba-tba minta dukungan. Koalisi ada kesepahaman, ada pembicaraan," kesal anggota Komisi VII DPR ini.
Sebelumnya Syarief Hasan membantah Setgab pecah. Dia mengatakan isu perpecahan bukanlah dari Setgab, melainkan masalah internal parpol koalisi yang dibawa-bawa ke setgab.
"Jadi menurut saya (isu setgab pecah), mungkin itu karena masalah
intern (parpol). Masalah
intern partai dibawa ke Setgab, dipolitisasi untuk dibawa ke Setgab, itu yang keliru," ujar Sekretaris Setgab Syarief Hasan di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (23/12).
Syarief mengatakan itu menanggapi pernyataan Wakil Sekjen PKS Mahfud Siddik yang menilai Setgab didominasi Partai Demokrat dan Partai Golkar. Karena itu, bahkan Mahfud Siddik mengancam akan membentuk aliansi bersama PDI Perjuangan dan partai tengah lainnya menghadapi Pemilu 2014.
[zul]
