Dalam opini yang ditulisnya berjudul
Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan, Adjie menyebutkan ada dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan. Menurut Adjie, Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur.
Keterusterangan Adjie dalam opininya memang mengejutkan. Secara etika seorang personel TNI aktif tidak boleh mengomentari Presiden yang adalah Panglima Tertinggi TNI. Kini, Adjie tentu saja terancam sanksi oleh kesatuannya.
Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin, kepada
Rakyat Merdeka Online, mengatakan bahwa selain tidak wajar diutarakan seorang personel TNI, di sisi lain opini Adjie adalah bentuk yang mengemuka dari terpendamnya kekecewaan di kalangan TNI dan rakyat biasa.
Ia menyontohkan, salah satu sumber kekecewaan itu adalah lemahnya pemerintah menangani konflik perbatasan dengan Malaysia. Menurutnya, Presiden SBY tak berhasil memanfaatkan Mabes TNI sebagai tempat yang paling tepat menyatakan sikap tegas Indoensia terhadap Malaysia dalam hal kedaulatan bangsa.
"Di pikiran mereka kalau melarat boleh saja, tapi harus bermartabat tentu saja," ujar mantan Sekretaris Militer Presiden ini (Senin, 6/9).
"Seharusnya sebelum perundingan harus ada upaya pengkondisian. Di situ pengkondisan terjadi saat SBY di Mabes TNI. Dunia negosiasi ada juga cara-cara premannya. Kalau pidato SBY kemarin hanya menceritakan ketergantungan kita pada Malaysia," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi I ini tidak membantah bahwa selama ini situasi adem ayem di dalam TNI dikarenakan displin yang ketat semata.
"Saya melihat TNI kecewa, tapi mereka dispilin
ngga boleh
ngomong,
eh sekarang sudah menulis," ujarnya sambil terkekeh.
[ald]
BERITA TERKAIT: