Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 6/9).
"Itu hanya protokoler saja bagian dari rutinitas komite perbatasan yang jadi bagian dari program tahunan," jelasnya.
Lagi pula, ia yakin dalam pertemuan yang hanya berlangsung selama tiga jam sangat sulit menghasilkan keputusan konkret.
"Mungkin agenda pertama, perkenalan dulu karena yang dibawa Malaysia itu orang baru semua. Kedua, penyusunan program dan ketiga penyerahan nota protes. Itu saja," ungkapnya.
Semestinya, menurut pria akab dipanggil TB ini, pemerintah Indonesia menuntut agenda pertemuan selanjutnya tiga bulan mendatang untuk membicarakan secara khusus konflik perbatasan yang mutakhir di antara kedua negara, termasuk insiden di Perairan Bintan, Kepulauan Riau, bulan lalu.
"Yang saya lihat, pemerintah terbelenggu dan merasa bahwa selama ini pemerintah menjadi ujung tombak konflik Thailand dengan Kamboja," ujarnya.
"Kedua, pemerintah tahun depan akan menjadi
leader di ASEAN, jadi tidak bisa keras dan akhirnya mengorbankan kepentingan bangsa. Jadi pidato SBY kemarin akan menyelesaikan persoalan secepatnya adalah pembohongan publik," papar mantan Sekretaris Militer Presiden ini.
[ald]
BERITA TERKAIT: