Prabowo dan Kebangkitan Nasionalisme Ekonomi

Ada perubahan penting yang sedang berlangsung dalam kehidupan ekonomi dan politik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Negara mulai mengambil peran lebih besar dalam mengelola sumber daya, mengarahkan pembangunan, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi menjangkau masyarakat luas.

Ini bukan sekadar perubahan kebijakan pemerintahan. Lebih jauh, langkah tersebut merupakan upaya membangun kembali nasionalisme ekonomi, yaitu menempatkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat di atas dominasi mekanisme pasar.

Selama puluhan tahun, sejumlah sektor strategis ekonomi Indonesia berkembang dalam struktur penguasaan yang terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal besar. Rantai pasok pangan, distribusi barang, pengelolaan sumber daya alam, industri, hingga sektor properti memperlihatkan bagaimana kekuatan ekonomi dapat terkumpul pada kelompok tertentu.

Dalam struktur seperti itu, negara sering kali lebih banyak berperan sebagai regulator dan fasilitator. Sementara itu, keputusan ekonomi yang menentukan perputaran uang, penguasaan sumber daya, dan distribusi keuntungan justru banyak dipengaruhi kekuatan pasar.

Prabowo sedang berusaha mengubah keadaan tersebut. Negara tidak lagi cukup hanya menjadi pengawas. Negara harus hadir sebagai pengarah, penggerak, sekaligus pengendali sektor-sektor strategis yang menyangkut kepentingan rakyat.

Di sinilah letak pentingnya agenda nasionalisme ekonomi yang sedang dibangun. Sebab, ketika negara mulai mengambil kembali ruang yang selama ini didominasi kekuatan modal, perubahan tersebut tentu akan berhadapan dengan kepentingan ekonomi lama.

Nasionalisme Ekonomi: Mengembalikan Negara ke Jalur Konstitusi

Gagasan penguatan peran negara sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia. Para pendiri bangsa telah meletakkan dasar ekonomi nasional melalui Pasal 33 UUD 1945.

Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Artinya, negara memang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perekonomian tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

Pasar dan investasi tetap dibutuhkan. Dunia usaha juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan produksi. Namun, semuanya harus berada dalam kerangka kepentingan nasional.

Negara tidak boleh kehilangan kendali atas arah pembangunan hanya karena alasan efisiensi pasar atau kebebasan investasi.

Dalam perspektif negara pembangunan (developmental state), pemerintah memang harus memiliki kapasitas untuk mengarahkan investasi, membangun industri, memperkuat kelembagaan ekonomi, dan memastikan sumber daya nasional menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Inilah arah penting yang sedang ditempuh Prabowo. Negara kembali ditempatkan sebagai kekuatan utama dalam menggerakkan transformasi ekonomi nasional.

MBG: Memutus Dominasi Rantai Pasok Pangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki arti jauh lebih besar daripada sekadar menyediakan makanan bagi anak-anak Indonesia. Program ini merupakan instrumen strategis untuk membangun ekosistem ekonomi pangan yang melibatkan masyarakat sebagai produsen.

Selama ini, rantai pasok pangan sering kali terlalu panjang. Petani, peternak, dan nelayan menghasilkan bahan pangan, tetapi tidak selalu memiliki posisi tawar yang kuat. Sebaliknya, pihak yang menguasai perdagangan, distribusi, dan jaringan pemasaran memiliki ruang lebih besar untuk menentukan harga dan menikmati keuntungan.

Melalui MBG, negara memiliki kekuatan untuk menciptakan permintaan pangan dalam skala besar sekaligus mengarahkan pengadaannya agar melibatkan produsen lokal.

Petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM dapat menjadi bagian langsung dari rantai penyediaan pangan. Dengan demikian, belanja negara tidak hanya menghasilkan layanan pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan produksi dan perekonomian masyarakat.

Inilah perubahan penting yang harus dibangun. Uang negara tidak boleh hanya berputar di antara perusahaan pemasok besar dan jaringan perantara. Belanja publik harus menjadi kekuatan untuk memperluas kesempatan ekonomi rakyat.

MBG merupakan langkah strategis untuk mengarahkan kembali rantai pasok pangan agar lebih berpihak kepada produsen lokal dan memperkuat kemandirian pangan nasional.

Sekolah Rakyat: Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi

Kemiskinan bukan sekadar persoalan pendapatan. Kemiskinan juga merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan.

Selama akses pendidikan berkualitas lebih mudah dinikmati oleh kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi, ketimpangan sosial akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sekolah Rakyat hadir untuk memutus mata rantai tersebut. Negara memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Negara tidak boleh hanya menyediakan kesempatan bagi mereka yang sejak awal memiliki fasilitas dan kemampuan ekonomi. Negara juga harus memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan.

Karena itu, Sekolah Rakyat bukan hanya kebijakan pendidikan. Program ini merupakan investasi sosial untuk membangun mobilitas sosial dan memutus kemiskinan antargenerasi.

Inilah salah satu bentuk nyata nasionalisme sosial: memastikan bahwa masa depan bangsa tidak hanya dimiliki oleh mereka yang lahir dalam keluarga mampu.

KDMP: Mengembalikan Kekuatan Ekonomi ke Desa

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan langkah penting untuk membangun kembali kekuatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Selama ini, desa sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Masyarakat menghasilkan produk pertanian, peternakan, dan berbagai komoditas lainnya, tetapi menghadapi keterbatasan permodalan, penyimpanan, pengolahan, pemasaran, dan distribusi.

Akibatnya, nilai tambah ekonomi sering kali lebih banyak dinikmati oleh pihak yang menguasai jalur perdagangan.

Melalui KDMP, pemerintah berupaya membangun kelembagaan ekonomi yang dapat memperkuat posisi tawar masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi sarana bagi warga untuk mengorganisasi produksi, mengakses kebutuhan usaha, memperluas pemasaran, dan mengelola kegiatan ekonomi secara bersama.

Jika dibangun dengan prinsip demokrasi koperasi dan kepemilikan anggota, KDMP dapat menjadi kekuatan baru dalam perekonomian nasional.

Desa tidak boleh selamanya hanya menjadi pemasok bahan mentah sekaligus pasar bagi produk perusahaan besar. Desa harus memiliki kemampuan mengelola perputaran ekonominya sendiri.

Inilah makna strategis KDMP: mengembalikan kekuatan ekonomi ke tengah masyarakat dan memperluas kepemilikan ekonomi dari bawah.

Hilirisasi: Mengakhiri ketergantungan sebagai pemasok bahan mentah

Hilirisasi merupakan salah satu agenda strategis yang harus dilanjutkan dan diperkuat untuk membangun kedaulatan industri nasional.

Selama bertahun-tahun, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun, nilai tambah dari kekayaan tersebut tidak selalu dinikmati di dalam negeri. Kita terlalu lama berada dalam posisi sebagai pemasok bahan mentah, sementara keuntungan besar dari proses pengolahan dan industri turunannya dinikmati pihak lain.

Pemerintahan Prabowo melanjutkan agenda hilirisasi yang telah dibangun sebelumnya dengan orientasi memperluas industrialisasi dan memperkuat nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Ini merupakan langkah yang tepat. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi negara yang kaya bahan mentah, tetapi bergantung pada negara lain dalam penguasaan teknologi dan industri pengolahan.

Hilirisasi harus membawa Indonesia menjadi negara industri yang memiliki kemampuan produksi, penguasaan teknologi, dan daya saing global.

Lebih dari itu, hasil pengolahan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedaulatan ekonomi tidak mungkin dibangun jika bangsa ini terus menyerahkan nilai tambah kekayaan alamnya kepada kekuatan ekonomi di luar kepentingan nasional.

Penertiban Kawasan Hutan: Negara Mengambil Kembali Kendali Sumber Daya

Penertiban pengelolaan kawasan hutan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kewenangan negara atas sumber daya alam.

Selama ini, persoalan penguasaan lahan dan pengelolaan hutan tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan akses ekonomi. Konsentrasi penguasaan sumber daya dalam skala besar menjadi persoalan yang harus diselesaikan melalui penegakan hukum dan pembenahan tata kelola.

Ketika pemerintah melakukan penertiban terhadap pengelolaan kawasan hutan yang melanggar ketentuan, negara sedang menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.

Sumber daya alam tidak boleh diperlakukan sebagai milik pribadi kelompok tertentu yang dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan kepentingan nasional dan masyarakat.

Hutan merupakan aset ekologis sekaligus ekonomi bangsa. Pengelolaannya harus menjamin keberlanjutan lingkungan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat sekitar.

Karena itu, penertiban kawasan hutan bukan sekadar urusan administrasi kehutanan. Ini merupakan bagian dari upaya mengoreksi ketimpangan penguasaan sumber daya dan mengembalikan kewenangan negara dalam mengelola kekayaan nasional.

Perumahan Rakyat: Mengembalikan Hunian sebagai Kebutuhan Dasar

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, dalam sistem ekonomi yang terlalu bergantung pada mekanisme pasar, kemampuan memiliki hunian sering kali ditentukan oleh daya beli.

Harga tanah yang terus meningkat, spekulasi properti, dan konsentrasi penguasaan lahan membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit memperoleh rumah yang layak.

Dalam kondisi seperti ini, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya penyediaan perumahan kepada mekanisme pasar.

Intervensi pemerintah melalui agenda perumahan rakyat merupakan langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Perumahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai komoditas investasi. Rumah adalah kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan martabat dan kualitas kehidupan masyarakat.

Karena itu, negara harus mengambil peran lebih besar dalam memastikan ketersediaan lahan, pembiayaan, pembangunan, dan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini merupakan bagian dari nasionalisme sosial yang menempatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai tanggung jawab penting negara.

Mengapa Elite Beoliberal Merasa Terusik?

Jika kita melihat seluruh agenda tersebut secara bersamaan, terdapat satu benang merah yang sangat jelas: negara sedang berusaha mengambil peran lebih besar dalam mengatur perputaran ekonomi nasional.

MBG membangun jalur pengadaan pangan. Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan. KDMP membangun kelembagaan ekonomi desa. Hilirisasi memperkuat industri nasional. Penertiban kawasan hutan memperkuat kendali negara atas sumber daya alam. Sementara itu, agenda perumahan rakyat memperluas intervensi negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Perubahan ini tentu berpotensi mengganggu kepentingan kelompok ekonomi yang selama ini menikmati konsentrasi penguasaan pasar dan sumber daya.

Bagi kelompok yang memperoleh keuntungan dari panjangnya rantai distribusi, dominasi perdagangan, penguasaan lahan, serta akses terhadap sektor-sektor strategis, kehadiran negara sebagai pemain utama tentu mengubah peta kepentingan ekonomi.

Di sinilah kita dapat memahami mengapa gagasan penguatan negara berpotensi menghadapi resistensi dari kelompok yang memiliki kepentingan terhadap struktur ekonomi lama.

Dalam perspektif neoliberal, mekanisme pasar dan kebebasan modal sering ditempatkan sebagai instrumen utama penggerak ekonomi. Sementara itu, nasionalisme ekonomi menegaskan bahwa negara harus memiliki kewenangan untuk mengarahkan pasar demi kepentingan nasional.

Perbedaan cara pandang ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut siapa yang menentukan arah ekonomi, siapa yang menguasai sumber daya, dan siapa yang menikmati keuntungan pembangunan.

Antonio Gramsci menyebut pertarungan semacam ini sebagai pertarungan hegemoni. Kelompok yang selama ini memiliki dominasi ekonomi dan politik akan berusaha mempertahankan pengaruhnya ketika muncul kekuatan baru yang hendak mengubah struktur kekuasaan.

Karena itu, resistensi terhadap agenda penguatan negara harus dibaca dalam konteks perubahan kepentingan ekonomi dan politik. Kritik terhadap kebijakan tentu tetap diperlukan, tetapi kritik tidak boleh menjadi kedok untuk mempertahankan dominasi ekonomi yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Prabowo dan Pertarungan Mengakhiri Dominasi Oligarki

Karl Marx menjelaskan bahwa penguasaan alat produksi memiliki hubungan erat dengan penguasaan kekuatan ekonomi dan politik.

Dalam konteks Indonesia, oligarki tidak hanya berkaitan dengan besarnya kekayaan seseorang atau kelompok. Persoalan yang lebih mendasar adalah konsentrasi penguasaan sumber daya, industri, distribusi, dan kemampuan memengaruhi keputusan politik.

Ketika penguasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir kelompok, demokrasi politik pun berisiko kehilangan substansinya. Sebab, kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan untuk menentukan kebijakan dan mengendalikan arah pembangunan.

Karena itu, agenda nasionalisme ekonomi Prabowo memiliki arti strategis. Penguatan peran negara melalui berbagai program tersebut merupakan upaya memperluas kendali nasional atas sektor-sektor yang menentukan kehidupan masyarakat.

Negara sedang membangun alternatif terhadap struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada dominasi pasar dan konsentrasi modal.

MBG, Sekolah Rakyat, KDMP, hilirisasi, penertiban kawasan hutan, dan perumahan rakyat bukanlah program yang berdiri sendiri. Seluruhnya dapat dibaca sebagai bagian dari agenda besar untuk memperkuat kapasitas negara, memperluas akses ekonomi masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada struktur ekonomi yang timpang.

Inilah arah perubahan yang patut didukung. Indonesia membutuhkan negara yang berani mengambil keputusan strategis, bukan negara yang hanya mengikuti kepentingan pasar dan kekuatan modal.

Negara Harus Kuat, Rakyat Harus mMnjadi Pemenangnya

Kebangkitan nasionalisme ekonomi tidak boleh berhenti pada penguatan institusi negara. Tujuan akhirnya adalah membangun kedaulatan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Negara yang kuat harus mampu memastikan petani mendapatkan harga yang layak, nelayan memiliki akses pasar, koperasi tumbuh mandiri, anak-anak miskin memperoleh pendidikan berkualitas, pekerja mendapatkan kesempatan kerja, dan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak.

Inilah makna sesungguhnya dari Pasal 33 UUD 1945: perekonomian harus diselenggarakan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperbesar keuntungan segelintir kelompok.

Prabowo sedang mendorong perubahan arah pembangunan dengan memperbesar peran negara dalam berbagai sektor strategis. Langkah ini merupakan pilihan politik-ekonomi yang tepat bagi Indonesia yang selama ini menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan sumber daya dan konsentrasi kekuatan ekonomi.

Tentu, agenda tersebut harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat. Namun, tantangan pelaksanaan tidak boleh menjadi alasan untuk kembali menyerahkan arah pembangunan kepada dominasi pasar.

Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk mengubah struktur ekonomi yang timpang. Negara harus hadir, mengambil kendali, dan memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Pada akhirnya, pertarungan besar Indonesia hari ini bukan sekadar antara pemerintah dan kelompok yang berbeda pandangan politik. Ini adalah pertarungan antara kepentingan ekonomi yang ingin mempertahankan dominasi lama dan cita-cita membangun kedaulatan ekonomi nasional.

Nasionalisme ekonomi harus menjadi jalan untuk mengakhiri dominasi oligarki, memperkuat kemandirian bangsa, dan mengembalikan kekayaan Indonesia kepada pemilik sesungguhnya: seluruh rakyat Indonesia.

*Ketua Umum Rekan Indonesia