Makan Bergizi Gratis: Pilar Revolusi Ketahanan Pangan Indonesia?

Program makan bergizi gratis dinilai sederhana namun langsung memberikan dampak nyata bagi masyarakat, menjadikannya salah satu daya tarik kuat selama masa kampanye. Program ini diusulkan sebagai solusi atas masalah gizi dan stunting yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

Namun pertanyaan besar bagi para akademisi adalah sejauh mana kesiapan pemerintah baru dalam merealisasikan janji tersebut?

Program makan bergizi gratis memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan, mengingat keberhasilannya sangat bergantung pada rantai pasok pangan yang solid dari hulu ke hilir. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak hanya ada cukup produksi pangan, tetapi juga infrastruktur yang mendukung distribusi dan penyimpanan, terutama bagi komunitas terpencil.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp124,4 triliun dalam APBN 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, perbaikan distribusi, dan pemberian akses pembiayaan kepada petani. Dari publikasi Statistik Ketahanan Pangan (2022), Indonesia mendapat peringkat ke-69 dari 113 negara dengan skor 59,2 berdasarkan penilaian skor ketahanan pangan Global Food Security Index (GFSI).

Selain itu, program sosial seperti Kartu Sembako dan Makan Bergizi Gratis menjadi bagian integral dari anggaran ini. Dana sebesar Rp71 triliun dianggarkan khusus untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan lancar dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Namun di balik janji-janji ini pemerintah baru harus menghadapi tantangan struktural yang lebih besar, termasuk isu ketersediaan lahan pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta efisiensi rantai distribusi pangan.

Beberapa aspek dalam program makan bergizi gratis berpotensi memberikan dampak positif. Program makan bergizi gratis berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Banyak UMKM, terutama di sektor pertanian dan pengolahan pangan, akan mendapatkan manfaat dari peningkatan permintaan bahan baku makanan bergizi. Dengan fokus pemerintah pada produksi pangan lokal dan distribusi yang lebih baik, UMKM di sektor pertanian, pangan olahan, dan logistik dapat memainkan peran sentral dalam menyediakan kebutuhan bahan makanan.

Pemerintah dapat memanfaatkan jaringan UMKM yang tersebar luas di seluruh Indonesia sebagai pemasok utama bahan baku makanan. Misalnya, para petani lokal yang memasok sayuran, buah-buahan, dan produk peternakan akan diberdayakan melalui program ini.

Selain itu, UMKM di bidang pengolahan makanan juga berpotensi berkembang pesat untuk menyediakan produk olahan yang bergizi bagi program ini. Dengan memberikan akses kredit dan pelatihan, program ini dapat meningkatkan kapasitas UMKM untuk memenuhi kebutuhan dalam skala besar, sambil memastikan kualitas produk yang sesuai dengan standar gizi yang ketat.

Selain itu, peningkatan infrastruktur yang dianggarkan, seperti pembangunan cold storage dan jalur distribusi, juga akan membantu memperluas pasar bagi UMKM dan memastikan barang dapat didistribusikan dengan cepat dan aman. Hal ini bisa membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan di sektor agrikultur dan rantai distribusinya, menjadikan UMKM lebih berdaya saing di pasar lokal dan global (Kemenkop UKM, 2022).

Program makan bergizi gratis juga memiliki relevansi yang kuat dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu pilar utama dari visi ini adalah pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

Masalah stunting dan gizi buruk yang masih menghambat pertumbuhan anak-anak di Indonesia perlu segera diatasi agar negara ini dapat menghasilkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi di masa mendatang.

Menurut data dari UNICEF, stunting mempengaruhi lebih dari 20 persen anak-anak di Indonesia, dan upaya untuk mengurangi prevalensi ini harus dilakukan secara holistik. Dengan memperbaiki gizi anak-anak sejak dini melalui program makan bergizi gratis, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas generasi mudanya.

Gizi yang baik memiliki dampak langsung terhadap perkembangan kognitif dan fisik anak, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar mereka. Ini penting untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Lalu, bagaimana peran perguruan tinggi? Perguruan tinggi, khususnya Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB), memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis.

Dengan keahlian dan riset yang dimiliki, IPB dapat berkontribusi dalam beberapa hal. Pertama, penyediaan Teknologi dan Inovasi: Sekolah Vokasi IPB dapat mengembangkan teknologi pertanian dan pengolahan pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Inovasi dalam bidang produksi dan pascapanen, seperti pengembangan varietas unggul dan teknologi pengawetan pangan, akan membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan lokal.

Kedua, pelatihan dan pengembangan SDM. Melalui program-program pelatihan vokasional, IPB dapat meningkatkan kapasitas petani, pelaku UMKM, dan masyarakat luas dalam hal keterampilan teknis serta manajemen agribisnis. Ini akan membantu mereka menjadi lebih siap untuk memenuhi kebutuhan pasar yang meningkat serta beradaptasi dengan standar kualitas pangan yang ketat.

Ketiga, pendampingan dan inkubasi bisnis. Sekolah Vokasi IPB dapat menjadi mitra strategis dalam mendampingi UMKM, mulai dari perencanaan bisnis hingga pemasaran produk. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan.

Keempat, riset dan pengembangan kebijakan. Dengan dukungan data dan riset, IPB dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis ilmiah untuk mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan program-program ketahanan pangan secara efektif.

Makan Bergizi Gratis terhadap Ketahanan Pangan dan Stunting

Implementasi program makan bergizi gratis tidak hanya meningkatkan akses pangan, tetapi juga berpotensi memperbaiki status gizi masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengurangi angka stunting, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di masa depan, yang menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Data sebelum implementasi program makan bergizi gratis: 20,7 persen dari anak-anak di bawah 5 tahun mengalami stunting (data 2022, UNICEF); 8,6 persen rumah tangga mengalami ketidakamanan pangan (data 2022, BPS); pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5 persen per tahun (data 2022, BPS); dan lebih dari 6 juta tenaga kerja terdaftar sebagai pengangguran (BPS, 2023).

Kemudian prediksi setelah implementasi program makan bergizi gratis: stunting turun hingga 10 persen dalam dekade mendatang, menjadikan angka stunting sekitar 10,7 persen. (UNICEF); ketidakamanan pangan turun dari 8,6 persen menjadi 5 persen rumah tangga (BPS); pertumbuhan ekonomi 1-2 persen lebih tinggi, dengan pertumbuhan sekitar 6-7 persen per tahun dan penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja baru di sektor pertanian dan pengolahan pangan (Bank Indonesia, 2023).

Suksesnya program sejenis di negara maju dapat menjadi acuan bagi Indonesia. Sebagai contoh, Prancis telah sukses menjalankan program makan gratis di sekolah-sekolah melalui National School Meal Program.

Program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memastikan bahwa sumber bahan pangan berasal dari pertanian lokal yang berkelanjutan, sehingga memperkuat rantai pasok domestik dan mendukung para petani.

Prancis telah menerapkan standar gizi yang ketat dan berfokus pada makanan segar, lokal, dan organik. Hasilnya, program ini meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan mendorong perkembangan pertanian domestik yang lebih kuat.

Program di Finlandia juga patut dicontoh, di mana sejak tahun 1948, negara tersebut telah menawarkan makan siang gratis di sekolah-sekolah. Ini adalah bagian dari komitmen negara untuk memastikan semua anak mendapatkan akses gizi yang cukup, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.

Keberhasilan Finlandia terletak pada kombinasi dukungan kebijakan publik, edukasi gizi, dan pelibatan sektor pertanian lokal dalam penyediaan bahan makanan. Program ini juga berkontribusi pada penurunan angka obesitas serta peningkatan hasil belajar.

Meskipun program makan bergizi gratis memiliki potensi yang besar namun kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program ini perlu menjadi catatan. Antara lain belum optimalnya infrastruktur.

Banyak daerah terpencil yang masih kekurangan infrastruktur dasar seperti jalan, penyimpanan, dan transportasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, distribusi pangan bergizi akan sulit dicapai.

Selain itu, keterlibatan stakeholder yang terbatas. Partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, petani, dan pelaku UMKM, perlu ditingkatkan untuk menjamin keberhasilan program.

Kemudian rencana implementasi yang rentan penyalahgunaan anggaran. Beberapa pihak khawatir bahwa rencana implementasi program ini belum jelas, terutama dalam hal pembiayaan dan pemantauan dampak.

Untuk menjawab itu perlu dilakukan penguatan infrastruktur, pelibatan komunitas lokal serta monitoring dan evaluasi. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, terutama di daerah yang paling membutuhkan, untuk memastikan distribusi pangan yang efektif; mendorong keterlibatan masyarakat lokal dan petani dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, keterlibatan komunitas lokal akan mendorong adanya diversifikasi pangan; dan mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel agar dapat mengukur efektivitas program secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pada akhirnya, kesuksesan ketahanan pangan dengan melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dan pertanian lokal, dapat mengakselerasi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan SDM, serta penguatan infrastruktur pertanian, program ini mendukung target Indonesia Emas 2045 dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Penulis adalah Dosen IPB University