Kok Cemen Sih

 
Apa fatsal, komentar yang muncul dalam mengikuti pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan dan resmi MPR-RI dalam rangka Hari Proklamasi (16/8). Setelah sembilan tahun Presiden Jokowi berkuasa, pada kesempatan tersebut dalam pidato tanpa teks Jokowi berkeluh kesah tentang dirinya yang dibully atau perundungan, serta “menyesalkan” kenapa perkembangan masyarakat Indonesia kok begitu.
 
Jika dianggap bully dalam arti perlakuan kekerasan dan sebaran hoax oleh rakyat kepada pejabat. Bukankah penguasa, karena kekuasaannya juga sangat ahli menciptakan bullyan, perundungan atau kekerasan dan hoax atau kebohongan karena penguasa punya infrastruktur sangat lengkap untuk melakukan ataupun tidak melakukannya.
 
Semua tergantung kebijakan sang penguasa. Ketidakadilan hukum itu perundungan. Apalagi menembak mati rakyat 6 syuhada di KM 50 dan menangkap peserta unras serta perlakuan kekerasan dalam aksi unjuk rasa oleh aparat itu perundungan.
 
Tentang hoax atau kebohongan. Bukankah fakta tentang Mobil Esemka, tentang 11.000 triliun di kantong adalah hoax. Jika dirinci tentu banyak hoax yang diciptakan. Bisa jadi ini menjadi teladan negatif buat rakyat, sehingga menjadi salah satu penyebab gagalnya Revolusi Mental yang didengungkan oleh Jokowi.
 
Kedengaran aneh memang, karena tugas Presiden yang diberi amanah oleh rakyatnya dan diberikan kekuasaan besar untuk men-drive” bangsanya. Membangun karakter rakyat melalui adalah Revolusi Mental yang menjadi jargon awal Jokowi, sepertinya arahan tentang hal tersebut tidak pernah lagi didengar. Baik setiap tahun pidato kenegaraan dan pada pidato kesembilan pada hari kemerdekaan, munculnya keluhan atau curhatan Jokowi.
 
Bukankah artinya keluhan Jokowi meludah ke langit terpercik muka sendiri. Menjadi suatu fakta ketidakberhasilan dalam membangun karakter bangsa. Sedang hal tersebut merupakan tugas utama, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah UUD 45.
 
Atau bisa jadi Presiden Jokowi sedang memainkan peran playing victim. Pada akhir masa jabatannya, untuk dikasihani. Karena seharusnya pada pidato resmi kenegaraan Presiden seharusnya menyampaikan hal yang sangat substansial tentang kondisi bangsa dan arah kedepan.
 
Bukan saja tentang keberhasilan, tetapi juga tentang kendala yang dihadapi kedepan, tentang membangun demokrasi, tentang mengurangi utang negara, tentang korupsi yang merajalela serta sangat luar biasa di masa pemerintahannya.
 
Ataukah memang ada Jokowi “kepanikan” power syndrom, mendekat kepada akhir kekuasaan. Jadi rakyat biasa. Tanpa ada perlindungan kekuatan oligarki partai. Hanya sebagai petugas partai. Juga tanpa dukungan oligarki ekonomi para taipan, pindah ke lain hati penguasa baru.
 
Mereka sudah tidak lagi memerlukan. Kita hanya bisa “menduga” kegalauan Jokowi. Sehingga “cemen”, cengeng tidak ada lagi kegagahan kekuasaannya. Lame duck.
 
Selamat HUT Proklamasi ke 78 Republik Indonesia. Ke depan warisan yang ditinggalkan kepada Pemerintahan selanjutnya dan kepada pewaris bangsa terutama kalangan milenial dan gen- Z sangat berat. Utang yang menjadi tanggungan dan beban Negara luar biasa besar, dilakukan pemerintah Jokowi maupun oleh BUMN. Korupsi mahahebat yang belum terselesaikan. Kemiskinan dan pengangguran yang meningkat.
 
Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, yang juga aktivis Pergerakan 77-78