Pengamat dan Praktisi Kemaritiman, Lukmanul Hakim mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengusut dugaan ketidaksesuaian anggaran tersebut. Ia meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Menurutnya, selisih antara nilai anggaran yang direncanakan dengan alokasi yang diterima desa perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk peruntukan dana dalam setiap tahapan pekerjaan.
"Pertanyaannya, jika dalam perencanaan atau dokumen anggaran KKP nilai program mencapai Rp1,6 miliar, mengapa desa hanya menerima alokasi sekitar Rp400 juta sampai Rp520 juta? Ini harus dijelaskan secara transparan dan akuntabel," tegas Lukmanul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Persoalan tersebut mencuat dalam pelaksanaan proyek budidaya ikan berbasis teknologi sirkulasi air yang melibatkan PT Adhi Karya sebagai kontraktor utama (
main contractor).
Dalam pelaksanaannya, perusahaan pelat merah tersebut disebut membagi pekerjaan kepada sejumlah subkontraktor untuk menggarap proyek di berbagai daerah, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.
Skema tersebut memunculkan pertanyaan di tingkat pemerintah desa. Terlebih, menurut Lukmanul, terdapat keluhan mengenai besaran anggaran dan hasil pekerjaan fisik yang diterima desa jika dibandingkan dengan nilai program yang direncanakan.
Ia mengingatkan, posisi kontraktor utama tidak boleh menjadi alasan bagi adanya pengurangan nilai pekerjaan tanpa perhitungan yang transparan. Pembagian pekerjaan, biaya pengelolaan, operasional perusahaan, hingga margin keuntungan, kata dia, harus memiliki dasar kalkulasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Menjadi kontraktor utama bukan berarti bisa memotong anggaran sesuka hati. Kalau memang ada pembagian pekerjaan, biaya pengelolaan dan keuntungan perusahaan, semuanya harus memiliki perhitungan yang jelas dan masuk akal. Tidak boleh ada pengurangan yang tidak transparan, apalagi nilainya lebih dari 50 persen," tandasnya.
Lukmanul juga mengingatkan agar persoalan dalam pelaksanaan proyek RAS tidak berujung pada pembebanan tanggung jawab hukum kepada kepala desa dan perangkatnya. Pemerintah desa tidak semestinya menanggung risiko atas persoalan anggaran maupun pelaksanaan pekerjaan yang berada di luar kendali dan kewenangannya.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo menginstruksikan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari perencanaan program di KKP, mekanisme pengadaan, penunjukan kontraktor dan subkontraktor, hingga realisasi pekerjaan di lapangan.
"Jangan sampai masyarakat desa kembali menjadi korban. Pemerintah desa jangan ditempatkan dalam posisi yang harus bertanggung jawab atas persoalan yang bukan menjadi kewenangannya," tandasnya.
Penggunaan anggaran program Recirculating Aquaculture System (RAS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertanyakan. Program yang disebut memiliki alokasi Rp1,6 miliar per titik itu diduga hanya menyisakan anggaran sekitar Rp400 juta hingga Rp520 juta untuk pekerjaan di tingkat desa. 
BERITA TERKAIT: