Mengusung tema "Merawat Pertiwi", kegiatan yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026, juga menjadi ajang berbagi praktik pengelolaan sampah dari sejumlah daerah.
Dalam talkshow bertajuk "Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah", enam kepala daerah memaparkan strategi pengelolaan sampah berbasis keterlibatan masyarakat dan nilai ekonomi.
Mereka adalah Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Hadir pula Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan, pihaknya mengalihkan anggaran pengadaan dua mobil dinas senilai hampir Rp3 miliar untuk membeli 600 gerobak sampah.
"Anggaran beli mobil itu saya tidak belikan mobil, tapi saya belikan gerobak-gerobak untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga," kata Hasto.
Gerobak tersebut menjadi bagian dari gerakan Mas Jos (Masyarakat Jogja Olah Sampah). Melalui program ini, sisa makanan rumah tangga dikumpulkan menggunakan ember khusus untuk dijual sebagai pakan ternak. Sementara makanan layak konsumsi dari hotel dan restoran disalurkan melalui food bank.
Yogyakarta kini memiliki hampir 600 bank sampah dan 1.000 teba.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjelaskan, seluruh TPS 3R dan TPST di wilayahnya dikelola kelompok swadaya masyarakat dengan melibatkan warga setempat.
"Di kanan-kiri conveyor feeder berdiri emak-emak yang awalnya dibayar APBD, tapi sekarang sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Kami sudah menghandle sekitar 2.400 karyawan," kata Sadewo.
Menurutnya, sejak tempat pembuangan akhir (TPA) ditutup paksa warga pada 2018, Banyumas mulai membangun sistem pengelolaan sampah tanpa bergantung pada TPA.
Langkah tersebut mampu menekan anggaran operasional pengelolaan sampah dari lebih Rp30 miliar per tahun menjadi Rp10,8 miliar. Sebaliknya, pendapatan dari pengelolaan sampah mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per bulan.
"Pupuknya kita bagikan ke petani gratis," ujarnya.
Di Kabupaten Trenggalek, Bupati Mochamad Nur Arifin menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis sekolah. Seluruh sekolah dijadikan waste station, sehingga siswa dapat menyetorkan sampah dan memperoleh poin yang bisa dicairkan setiap tiga bulan setelah sampah terjual.
Poin yang diberikan berbeda sesuai jenis sampah, yakni botol plastik 4,17 poin, kertas 2,5 poin, plastik lunak 1,25 poin, dan minyak jelantah 5 poin.
"Sekarang sudah miliaran yang sudah saya kembalikan ke rekening siswa," ungkapnya.
Gus Ipin, sapaan akrabnya, juga memilih memberikan penghargaan kepada kampung yang berhasil menjaga kebersihan dibandingkan membayar petugas kebersihan.
"Daripada saya bayarin orang buat bersih-bersih, saya kasih hadiah yang 200 juta. Bisa cukup sekabupaten," ujarnya.
Ia bahkan mengaku belum bersedia membebankan iuran sampah kepada masyarakat selama sistem pengelolaan tersebut masih berjalan.
"Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya ngempet, nggak mau narik iuran sampah ke warga, meskipun ada konsep polluters must pay tax. Kasihan juga ke masyarakat saya kalau diminta-minta iuran," jelasnya.
Adapun Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, capaian pengelolaan sampah di daerahnya meningkat dari 24 persen pada 2021 menjadi hampir 69 persen pada 2025 melalui pembangunan 33 TPS 3R.
Meski demikian, Ipuk mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan sampah tidak akan efektif tanpa kesadaran masyarakat.
"Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma," ujarnya.
Ipuk mencontohkan penumpukan 7,5 ton sampah di Kalimati, Muncar, yang kembali terjadi hanya dua pekan setelah kawasan tersebut dibersihkan.
Dari Bali, Gubernur I Wayan Koster memaparkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai melalui Pergub 97/2018. Aturan tersebut melarang penggunaan tas kresek, pipet, dan styrofoam.
Sejak April 2022, Bali juga memberlakukan larangan minuman kemasan gelas berukuran di bawah satu liter.
"Dia menjual satu produk, dia mendapat untung, tetapi yang dapat sampah itu kita di daerah," kata Koster.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut kepala daerah harus berperan sebagai pemimpin orkestra dalam menggerakkan masyarakat mengatasi persoalan sampah.
Surabaya melibatkan 1.360 rukun warga (RW) melalui program komposter dan teba. Pemerintah kota menargetkan seluruh RW menjadi kampung zero waste pada 2027.
Menanggapi berbagai pengalaman tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama meminta praktik pengelolaan sampah yang telah terbukti berhasil didokumentasikan agar dapat diterapkan di daerah lain.
"Ini sudah tidak perlu kajian-kajian lagi, sudah terbukti. Kita mau kelola sampah itu harus punya target," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia PPSN 2026 Patricia Hutapea menyebut gerakan Merawat Pertiwi berangkat dari kebiasaan sederhana yang dicontohkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Semangat Merawat Pertiwi tumbuh dari keteladanan Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau mengajarkan kita melalui kebiasaan sehari-hari yang penuh kasih," kata Patricia saat menyampaikan laporan panitia.
Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 menargetkan satu juta peserta terlibat dalam gerakan memilah sampah sekaligus mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). 
BERITA TERKAIT: