Irjen Ahrie dipecat usai jadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
"Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam, 10 November 2026.
Sambil tertunduk lesu, Irjen Ahrie mendengarkan putusan dewan etik yang menyatakan dirinya melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Majelis KKEP menilai Irjen Ahrie melakukan perbuatan tercela. Atas putusan ini, Irjen Ahrie mengajukan banding.
Mantan Kadivkum Polri ini sebelumnya ditetapkan tersangka bersama dengan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irje Eko Hadi Santoso. Ketiganya tersandung kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Jenderal Polisi bintang dua, Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri. Pemecatan ini dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri. 
BERITA TERKAIT: