Menindaklanjuti itu, Anggota DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani mengatakan bahwa, sikap tersebut tidak bisa dimaknai sebagai dukungan ataupun penolakan terhadap wacana pemakzulan.
Sebab, Surya Paloh menitikberatkan persoalan pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
"Ketua umum saya, Bapak Surya Paloh, memberikan pernyataan paling rasional. Beliau bilang, jika syaratnya sudah cukup, ya jalankan saja. So what jika syaratnya cukup? Kan itu sesuai dengan konstitusi?" ujarnya kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.
Ia menegaskan, Surya Paloh merupakan tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai restorasi sehingga tidak sepatutnya mengabaikan data dan fakta dalam menyikapi persoalan kenegaraan.
Karena itu, ia meminta semua pihak, baik yang mendukung maupun menolak pemakzulan, agar tidak keliru menafsirkan pernyataan Surya Paloh sebagai bentuk keberpihakan politik.
"Artinya, yang ingin memakzulkan dan yang tidak ingin, jangan menilai beliau bicara soal dukung atau tidak dukung. Tetapi, beliau bicara berdasarkan konstitusi," tegasnya.
Ia menilai, pemenuhan persyaratan konstitusional harus menjadi landasan utama dalam menyikapi wacana pemakzulan.
“Bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan atau preferensi politik kelompok tertentu,” pungkasnya.
Wacana pemakzulan Gibran dan penggunaan hak angket kembali menguat setelah MA mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal.
"742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi amar putusan kasasi yang tercantum dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.
Melalui putusan itu, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga mencantumkan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Majelis hakim konstitusi saat itu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara dengan tingkat SMA di Indonesia sebagai syarat pendaftaran calon wakil presiden.
Dokumen Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura yang diserahkan pihak Gibran kepada KPU dinilai bukan sebagai bukti kelulusan atau ijazah yang sah, melainkan hanya sertifikat kehadiran di kelas.
Pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait wacana pemakzulan dinilai sebagai sikap yang rasional dan berlandaskan konstitusi. 
BERITA TERKAIT: