Digitalisasi Bansos Dinilai Perluas Perlindungan Sosial

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan anggaran bansos memberikan dampak lebih besar terhadap konsumsi masyarakat.

“Berbagai langkah digitalisasi pemerintahan seperti digitalisasi perlinsos yang sedang dilakukan sekarang ini akan mampu meningkatkan belanja bansos lebih tepat sasaran sehingga bisa memberikan multiplier effect yang lebih besar ke konsumsi masyarakat,” ujar Firman dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi swasta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Menurutnya, sistem digital membuka kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan. Pemerintah juga telah menguji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi dan Bali.

Firman menilai, perluasan sistem tersebut dapat meningkatkan transparansi penyaluran sekaligus mengurangi risiko masyarakat yang berhak menerima bantuan justru terlewat.

Di sisi lain, pengamat ekonomi INDEF, Abra Talattov mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan dan energi.

“Pemerintah harus bisa mengantisipasi jangan sampai tekanan terhadap harga pangan maupun energi tadi bisa makin menekan daya beli masyarakat,” kata Abra.

Menurut Abra, pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong melalui investasi dan konsumsi masyarakat, disertai kebijakan yang menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menyebut bantuan sosial menjadi salah satu program yang mendapat penilaian positif masyarakat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau dari data parameter kan kemarin ada sekitar 65 persen masyarakat yang menyatakan puas terkait dengan dua tahun pemerintahan Pak Prabowo-Gibran,” ujar Adi.

Selain bansos, Adi menyebut pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, dan perluasan akses pendidikan turut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.