Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, 22 Oktober 2026.
"Jadi pastikan siapa pun yang terlibat dan terbukti merusak lingkungan Indonesia harus bertanggung jawab dan diproses sesuai hukum, jangan tebang pilih. Mau individu, korporasi lokal, atau pihak asing, semuanya harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada satu pun yang lolos," tegas Sahroni.
Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III itu mengatakan, Komisi III DPR mendorong Divhubinter Polri memaksimalkan kerja sama internasional untuk mengungkap keterlibatan asing dalam karhutla di Indonesia.
"Karena karhutla ini merupakan kejahatan ekologis yang kejam, seluruh dunia sepakat akan itu," kata Sahroni.
Lebih jauh, Sahroni tidak ingin ada pihak-pihak, termasuk asing, yang menyepelekan perbuatan pidana mereka di Indonesia. Maka dari itu, ia ingin Polri menindak tegas seluruh pelaku yang terkibat.
“Biar ke depan tidak ada yang merasa bisa main-main dengan alam Indonesia," tegasnya.
Selain itu, Sahroni mengecam keras perbuatan membakar hutan dan lahan. Sebab, sangat merepotkan masyarakat dan merugikan negara.
"Kalau ada pihak yang terbukti terlibat, sikat sesuai hukum agar menjadi pelajaran dan kejadian seperti ini tidak terus berulang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap Bareskrim Polri tengah menyidik 98 kasus karhutla yang berkaitan dengan korporasi.
Dalam proses penyidikan tersebut, polisi juga menemukan keterlibatan pihak asing. Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
Aparat penegak hukum didesak untuk menindak tegas semua pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk perusahaan luar negeri. 
BERITA TERKAIT: