"Apakah Ketua Umum Projo kemudian harus menjadi polemik? Menurut saya tentu tidak," kata Ketua Umum Pasbata Prabowo, David Febrian kepada wartawan, Selasa 25 Agustus 2026.
David mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangan politik.
Namun, kata dia, kebebasan tersebut menurutnya harus disertai tanggung jawab, termasuk terhadap konsekuensi dari pernyataan yang disampaikan kepada publik.
David menegaskan, Pasbata akan tetap mencermati setiap perkembangan politik yang berpotensi memengaruhi kinerja pemerintahan.
“Setiap dinamika yang berpotensi mengganggu pemerintahan akan kami cermati. Kami pantau, kami catat, dan kami akan bicara berdasarkan fakta,” pungkas David.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Projo, Fredi Alex Damanik, menegaskan bahwa rekaman yang beredar luas di media sosial terkait pernyataan Budi Arie bukanlah video yang utuh dan tidak menggambarkan konteks pembicaraan secara menyeluruh.
"Video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan," tegas Fredi Alex Damanik dalam tayangan video klarifikasinya, Selasa, 25 Agustus 2026.
Fredi menjelaskan, forum yang dihadiri Budi Arie bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut sejatinya merupakan agenda silaturahmi internal antara Jokowi dengan para relawan dalam rangka momentum HUT RI.
Dalam kesempatan tersebut, kata Fredi, berlangsung diskusi internal singkat untuk memotret serta memetakan situasi kebangsaan terkini. Berbagai masukan dan pemetaan persoalan disampaikan oleh para peserta diskusi kepada Jokowi.
Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik lebih cepat dari Pemilu 2029 tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan. 
BERITA TERKAIT: