Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet. Menurutnya, komunikasi pejabat kepada para relawan juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kerja keras mereka di lapangan.
Ia menilai pernyataan mengenai kondisi kebakaran perlu disampaikan secara hati-hati dan sesuai dengan situasi di lapangan. Menurutnya, ketika masih terdapat relawan yang bekerja melakukan pemadaman, pernyataan bahwa kondisi telah terkendali perlu mempertimbangkan fakta yang terjadi di lapangan.
Selain persoalan komunikasi publik, Slamet menyoroti keterbatasan peralatan pemadaman yang menurutnya masih berulang setiap tahun. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai wilayah yang akan mendapatkan tambahan peralatan, sehingga persoalan kekurangan sarana dapat dikurangi pada tahun berikutnya.
“Setiap tahun ini masalah ini kan terus berulang. Hanya sederhana, kurang peralatan. Sementara anggarannya kan terus ada, setiap tahun ada,” katanya, Jumat, 21 Agustus 2026.
Karena itu, Slamet meminta pemerintah menjelaskan secara konkret wilayah mana yang akan menjadi prioritas penambahan peralatan serta jenis peralatan yang akan disediakan.
“Tahun ini kita ingin mendapatkan kepastian di wilayah mana yang ditambah alatnya apa. Sehingga tahun depan paling tidak masalahnya tidak berulang, atau sudah berkurang,” ujarnya.
Menurut Slamet, kepastian alokasi peralatan penting agar dukungan anggaran yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi kesiapan penanganan karhutla yang lebih baik di lapangan.
Pemerintah seharusnya memberikan apresiasi kepada para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebab peran relawan di lapangan perlu dihargai, terutama mereka yang bekerja secara sukarela tanpa mengharapkan publikasi. 
_DPP_PDIP_Hasto_Kristiyanto_di_Pelabuhan_PT_Lingga_Perdana,_Kota_Cilegon,_Banten,_Kamis_malam,_20_Agustus_2026..jpg)
BERITA TERKAIT: