Kader Posyandu Didorong Ambil Peran Strategis dalam Program MBG

Hal ini disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, saat menyerap aspirasi kader Posyandu Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dalam kegiatan reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. 

Ateng menjelaskan, sejak awal, sistem kesehatan masyarakat Indonesia dibangun di atas fondasi pemberdayaan komunitas, yang diwujudkan melalui Posyandu. Kader Posyandu telah menjadi aktor kunci dalam deteksi dini, edukasi gizi keluarga, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara langsung.

“Kader Posyandu bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah, tetapi entitas sosial yang memahami secara detail kondisi masyarakat di wilayahnya,” ujarnya, Selasa, 5 Mei 2026.

Namun demikian, kebijakan nasional di bidang gizi mengalami perubahan seiring hadirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 
Program ini menargetkan puluhan juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik hingga ibu hamil dan balita, melalui skema distribusi pangan dapur umum terpadu. Perubahan tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru, terutama terkait posisi dan peran kader Posyandu.

“Kita harus memastikan bahwa transformasi kebijakan ini tidak justru menggeser peran strategis kader Posyandu yang selama ini sudah terbukti efektif,” tegasnya.

Ia mengingatkan adanya potensi tumpang tindih program, fragmentasi data penerima manfaat, serta risiko ketidaksesuaian menu makanan dengan kebutuhan spesifik balita jika tidak dirancang secara terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.

Secara sosiologis, kader Posyandu memiliki kedekatan dengan masyarakat. Mayoritas kader merupakan perempuan yang telah mengabdi dengan dedikasi yang tinggi, meskipun tidak didukung insentif yang memadai. Menurutnya, kekuatan Posyandu terletak pada modal sosial yang tidak dimiliki oleh sistem birokrasi yang bersifat sentralistik.

“Ini adalah kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh sistem yang sepenuhnya terpusat,” jelasnya.

Dalam praktiknya, kader Posyandu menjalankan fungsi yang sangat penting, seperti pengukuran antropometri, pemantauan pertumbuhan melalui Kartu Menuju Sehat (KMS), hingga edukasi pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang sesuai dengan kebutuhan usia anak.

Ia mengingatkan adanya risiko di lapangan apabila distribusi makanan dalam program MBG tidak mempertimbangkan aspek spesifik kebutuhan balita, terutama terkait tekstur dan komposisi makanan.

“Pemberian makanan untuk balita tidak bisa disamaratakan dengan anak usia sekolah. Ada standar yang harus dijaga agar tidak menimbulkan masalah baru,” ungkapnya.

Ia mendorong agar program MBG tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dengan ekosistem layanan kesehatan yang telah ada, khususnya Posyandu. Kader Posyandu harus ditempatkan sebagai bagian strategis dalam rantai pelaksanaan program tersebut. 

Kader Posyandu juga dapat berperan sebagai validator data penerima manfaat, pengawas kualitas, serta mitra operasional dalam pelaksanaan program.

Ia mengajukan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi distribusi pangan berbasis Posyandu, peningkatan kapasitas kader dalam monitoring gizi, serta pemberdayaan kader sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal dalam operasional dapur MBG.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan perlu mengedepankan pendekatan kolaboratif yang menggabungkan kekuatan sistem logistik nasional dengan modal sosial yang telah terbangun di masyarakat.

“Maka kita tidak hanya menjalankan program, tetapi membangun sistem ketahanan gizi yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.