DPR Soroti Pemenuhan Standar Industri Baterai Nasional di Karawang

Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, menyampaikan bahwa kunjungan ini penting untuk memastikan industri baterai dalam negeri mampu memenuhi standar internasional, seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap ekosistem kendaraan listrik.

“Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI, kunjungan kerja ke PT CATIB dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan operasional industri baterai nasional, termasuk dalam mengantisipasi pemenuhan standar regulasi di pasar utama seperti Eropa dan Jepang sebagai bagian dari strategi perluasan akses pasar global,” ujar Shanty dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 17 April 2026.

Menurutnya, kesiapan terhadap standar internasional tidak hanya menjadi aspek teknis, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam menentukan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor.

“Kesiapan terhadap standar internasional, khususnya yang berkaitan dengan aspek lingkungan, jejak karbon, dan traceability, menjadi faktor penentu agar produk nasional dapat diterima dan berdaya saing di pasar ekspor strategis,” lanjutnya.

Selain aspek global, Komisi XII juga menyoroti pentingnya dampak langsung industri terhadap masyarakat lokal, khususnya di wilayah Karawang sebagai kawasan industri strategis.

“Di sisi lain, industri ini di Karawang harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja lokal, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi,” tegas Shanty.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPR dalam memastikan bahwa pengembangan industri baterai nasional tidak hanya berorientasi pada ekspor dan investasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan potensi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok baterai global, Komisi XII DPR mendorong agar pelaku industri, termasuk PT CATIB, terus meningkatkan kesiapan teknologi, kepatuhan terhadap regulasi internasional, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.