Ketahanan negara pada semua aspeknya harus kokoh agar mampu merespons segala bentuk rongrongan yang akan memperlemah pondasi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pernyataan Presiden Prabowo itu sangat mendasar dan responsive," kata Bamsoet melalui siaran persnya dikutip Sabtu 1 Februari 2025.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, Presiden Prabowo telah berupaya membangun kembali ketahanan ekonomi nasional dari puing-puing kehancuran puluhan juta unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Dari sekitar 65,5 juta unit UMKM, tidak kurang dari 48,6 persen telah dinyatakan bangkrut akibat tekanan bertubi-tubi oleh faktor eksternal.
Penyebab utamanya adalah banjir produk impor yang dijual di pasar dalam negeri dengan harga dumping. Fakta ini menyebabkan 30,5 persen UMKM kehilangan permintaan dari dalam negeri dan menjadi bukti bahwa UMKM Indonesia sama sekali tidak terlindungi oleh kebijakan institusi negara.
"Konsekuensinya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan tidak terhindarkan. Inilah salah satu wujud pelemahan pada aspek ketahanan nasional,” ujar Bamsoet.
Bamsoet memaparkan, wujud lain dari pelemahan ketahanan nasional adalah penegakan hukum yang mengingkari prinsip, nilai dan azas keadilan.
Alih-alih dihormati dan disegani, institusi penegak hukum sekarang ini justru terus dicemooh oleh masyarakat kebanyakan karena mempraktikan tebang pilih.
Masyarakat melihat bahwa pisau penegakan hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Jika kecenderungan seperti ini terus berlanjut, kualitas ketertiban umum menjadi taruhannya.
“Sangat bijaksana jika presiden kemudian mendorong TNI-Polri untuk terus bekerja keras mewaspadai upaya pelemahan NKRI yang dilakukan dari berbagai aspek,” kata Bamsoet.
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendukung Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya TNI dan Polri, untuk memperkuat keseluruhan aspek ketahanan nasional. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: