Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan selepas menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2025.
Dikatakan bahwa pembentukan desk baru bertujuan untuk menghadapi cuaca kemarau yang akan terjadi setelah bulan Maret mendatang.
"Ada rencana penambahan 2 desk lagi sesuai dengan tingkat kebutuhan, pertama kebakaran hutan karena diperkirakan karena curah hujan sampai bulan 3 selesai setelah itu musim panas. Kemudian ada desk untuk TPPO untuk perlindungan kepada pekerja migran kita," ungkapnya kepada awak media.
Sementara itu, menurut penuturan Budi, tujuh desk yang telah ada tidak akan dibubarkan dan tetap berjalan sesuai dengan fungsinya.
"Lanjut-lanjut, ada beberapa target lagi yang harus diteruskan," tegasnya.
Budi menilai pembentukan desk-desk ini memiliki tujuan yang sama yakni mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Semuanya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, banyak program-program kesejahteraan masyarakat yang beliau inginkan bisa jalan," kata dia.
Tujuh desk yang dibentuk sejak November 2024 yakni desk pilkada dengan leading sector Menteri Dalam Negeri, kemudian desk pencegahan penyelundupan dengan leading sector dari Kementerian Polkam.
Lalu desk pemberantasan narkoba dan desk penanganan judi online dengan leading sector Kapolri.
Kemudian desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara dan desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola dengan leading sector Jaksa Agung.
Terakhir desk keamanan siber dan perlindungan data dengan leading sector yaitu dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta BSSN.
Untuk mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menambah dua desk baru terkait kebakaran hutan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 
BERITA TERKAIT: