Sambil Menangis, Megawati Ucapkan Terima Kasih ke MPR dan Presiden Prabowo

TAP MPRS 33/1967 adalah tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. TAP MPRS ini menyinggung keterlibatan Soekarno dalam peristiwa G30S.

Bagian pertimbangan TAP MPRS itu menyebut Soekarno membuat keputusan yang dinilai menguntungkan gerakan G30S. Selain itu, Soekarno dituduh melindungi para tokoh PKI.

Pasalnya, tuduhan yang termaktub dalam TAP MPRS tersebut tidak pernah ada proses hukum apapun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970.  

“Lama ya, untung keluarga (Bung Karno) tuh sabar. Jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah, ini namanya politisasi,” ujar Megawati dalam pidato politiknya dalam perayaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.

“Saya atas nama pribadi dan keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDIP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI Periode 2019-2024,” sambung Megawati.

Megawati menuturkan, MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga lembaga tinggi negara tersebut sejatinya adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar itu, ia berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan MPR RI atas pencabutan TAP TAP MPRS No. XXXII/MPRS/1967 tersebut.  

“Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” ucap putri Bung Karno ini sambil terisak.

Tak lupa, Megawati juga berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menindaklanjuti pencabutan TAP MPRS tersebut.

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama,” tuturnya.

Lebih jauh, Presiden Ke-5 RI ini pun berharap pencabutan TAP MPRS yang mendiskreditkan Proklamator tersebut dijadikan sebagai momentum rekonsiliasi seluruh elemen bangsa.

“Kebijakan Pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional,” demikian Megawati.