Kekerasan itu terungkap saat PDIP menampilkan video aksi intervensi oknum polisi di hadapan awak media saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 13 Desember 202.
Dalam cuplikan video itu, tampak rapat pleno Kabupaten di Paniai pada 11 Desember 2024 diinterupsi oleh Kabagops Polres Paniai yang berbicara dengan nada tinggi dan menunjuk-nunjuk hingga menggebrak meja tepat di samping pimpinan KPU Paniai.
Rapat pleno itu pun menjadi kisruh. Tapi polisi bukannya meredam emosi massa, malah ikut dalam kisruh tersebut. Tampak dalam video itu sejumlah aparat polisi melakukan aksi kekerasan dengan mendorong massa. Bahkan ada polisi yang memegang kayu guna menangkal massa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun PDIP, rekapitulasi suara Cabup-Cawabup Paniai serta Cagub-Cawagub Papua Tengah masih berjalan lancar pada pukul 09.30 WIT.
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyampaikan, rekapitulasi dihadiri lima komisioner KPUD dan Bawaslu Kabupaten Paniai hingga para saksi kandidat yang berkontestasi.
"Pembacaan hasil suara lapangan dari Tingkat Distrik dimulai dari Distrik Topiyai hingga pada Distrik Aweida berjalan lancar," tutur Ronny.
Lanjut Ronny, keributan mulai muncul ketika proses penghitungan suara dari Distrik Wegemuka sekitar pukul 10.30 WIT untuk membatalkan penghitungan suara.
Keributan dipancing oleh saksi dari dua Cagub Papua Tengah, Natalis Tabuni dan Wilem Wandik. Lalu saksi dari Cabup Paniai Oktopianus Gobai, Roby Kayeme, dan Nason Uti membuat kehebohan dengan merusak kursi dan meja pimpinan sidang pleno rekapitulasi.
Para aparat keamanan kemudian tanpa diminta masuk ke dalam ruangan pleno termasuk, Kapolres Kabupaten Paniai, Kompol Deddy A. Puhiri, beserta anak buahnya lengkap dengan kelengkapan senjata. Keributan kembali terjadi karena saksi ngotot agar rekapitulasi ditunda.
Ronny mengatakan aparat kepolisian dengan senjata lengkap kembali masuk ruang rapat pleno rekapitulasi pada pukul 13.40 WIT tanpa diminta.
Kabagops Polres Kabupaten Paniai, AKP Hendry Joedo Manurung, terekam mengancam lima komisioner KPUD yang bertugas. Hendry disebut menekan komisioner KPUD Kabupaten Paniai tidak melanjutkan penghitungan suara yang menjadi keberatan saksi dari kandidat.
Alhasil rapat pleno kabupaten akhirnya dilanjutkan ke Kabupaten Nabire. Tapi pemindahan rapat tersebut ke Aula Hotel Mahavira I, Kabupaten Nabire tak berujung baik.
Di mana dalam video berikutnya, tampak polisi malah membiarkan orang-orang yang bukan termasuk peserta masuk ke ruang rapat pleno rekapitulasi. Mereka akhirnya mengacaukan jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Lanjutan Tingkat Kabupaten Paniai. Tak sedikit barang-barang yang dilempar oleh mereka.
Polisi yang berjaga dalam rapat itu tak bisa berbuat banyak untuk mencegah massa berbuat anarkis. Alhasil proses penghitungan suara pilkada menjadi terganggu.
Aksi oknum polisi yang melakukan kekerasan saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Paniai, Papua Tengah, terekam kamera warga. Sebagian oknum polisi melakukan aksi represif terhadap masyarakat yang hadir dalam rapat pleno KPU Paniai. 
BERITA TERKAIT: