Komisi I DPR Sambangi Markas Siliwangi dan Binda Jabar

Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heryawan ini, Komisi I ingin memastikan kesiapan kedua lembaga tersebut dalam rangka menciptakan situasi kondusif di wilayah Jawa Barat menjelang Pilkada Serentak 2024.
 
“Maksud dan tujuan kunspek Komisi I DPR RI ke Kodam III/Siliwangi dan Binda Jabar adalah dalam rangka meninjau kesiapan Kodam III/Siliwangi dan Binda Jawa Barat dalam menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan potensi ancaman, termasuk pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat,” ucap Aher akrab disapa dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 2 November 2024.
 
Dalam kaitan pengamanan Pilkada Serentak 2024, TNI berperan mendukung proses penyelenggaraan agar berjalan aman. BIN sebagai badan intelijen memiliki peran strategis dalam deteksi dini, pencegahan, dan pengumpulan informasi mengenai potensi gangguan keamanan selama masa Pilkada. 

BIN juga berkomitmen untuk menjaga agar Pilkada berlangsung aman, damai, dan demokratis.
 
Aher mengutip data Bawaslu mengatakan bahwa Jawa Barat berada di urutan keempat dalam daftar daerah yang memiliki kerawanan pemilu.
 
“Menurut Bawaslu, Jawa Barat berada dalam urutan keempat (tingkat kerawanan pemilu). Adapun isu kerawanan pemilu yang menjadi perhatian strategis kami dan Bawaslu antara lain jumlah partai politik peserta pemilu, netralitas penyelenggara pemilu, polarisasi masyarakat, penggunaan media sosial dalam kontestasi politik, dan pemenuhan hak memilih bagi perempuan dan kelompok rentan,” bebernya.
 
Tim Kunsfik Komisi I DPR RI menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kesiapan Kodam III/Siliwangi Jawa Barat dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Kodam III/Siliwangi diharapkan meningkatkan operasi pengamanan dengan menambah personel hingga ke lapisan masyarakat. 

Kodam III/Siliwangi juga diminta untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam menyiapkan langkah antisipatif untuk meminimalisir potensi kerawanan pada tiap tahap Pilkada. Kodam III/Siliwangi juga diharapkan mendukung tugas pokok TNI dalam memberikan solusi bencana alam, terutama dengan bekerja sama dengan BNPB.
 
Sementara, Binda Jawa Barat diminta untuk memetakan tingkat kerawanan wilayah dalam Pilkada Serentak, berkoordinasi dengan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan, serta menjalin komunikasi dengan stakeholders guna mempersiapkan langkah deteksi dan pencegahan dini. 

Selain itu, Binda juga diharapkan menggiatkan upaya reintegrasi sosial serta deradikalisasi terhadap kelompok radikal, serta memitigasi penyebaran hoaks yang berpotensi memicu konflik selama Pilkada.
 
“Selanjutnya, rekomendasi-rekomendasi tersebut akan menjadi bahan Komisi I DPR RI dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan RI, Panglima TNI, dan Kepala BIN,” tutup Legislator Dapil Jabar II tersebut.