Koordinator GMI, Andrian mengatakan organisasinya menerima banyak laporan terkait dugaan penyalahgunaan pembagian beasiswa PIP di Polman.
Hampir selama satu bulan terakhir, Andrian menyebut laporan dan data yang masuk semakin spesifik menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan dan potensi kerugian negara dalam penyaluran program tersebut.
“Ribuan siswa tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh beasiswa PIP, yang dapat beasiswa PIP justru pejabat teras Polman dan pendukung politik caleg dan cabup tertentu,” ujar Andrian dalam keterangannya, Senin, 21 Oktober 2024
Andrian mengaku membawa dan menyerahkan sejumlah bukti penyelewengan beasiswa PIP tersebut. Di antaranya dokumen siswa penerima beasiswa PIP di Polman, dokumen calon penerima beasiswa yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Sekolah di Polman serta dokumen penerima beasiswa yang didata dan diusulkan tim sukses salah seorang anggota DPR.
“Semua dokumen sudah diserahkan ke KPK. Tinggal menunggu waktu, KPK bekerja memverifikasi bukti dan menemukan korupsi dalam pengaduan tersebut,” tuturnya.
Program penyaluran beasiswa PIP di Polewali Mandar menjadi sorotan banyak pihak karena diberikan kepada para siswa yang tidak layak menerima. Belakangan, muncul dugaan beasiswa PIP menjadi komoditas politik calon Bupati Polewali Mandar, Dirga Singkarru.
Andrian menegaskan laporan saat ini sudah diterima KPK. Katanya, perwakilan KPK mengatakan lembaga antirasuah itu membutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk melakukan penyelidikan atas pengaduan tersebut.
“Saya kira KPK punya niat yang jelas dan tegas untuk memproses dan menyelidiki laporan penyelewengan beasiswa PIP,” tandasnya.
Langkah hukum diambil Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) dengan melaporkan penyelewengan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di Polewali Mandar (Polman) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. 
BERITA TERKAIT: