Puan Tegaskan DPR Tak Alergi Kritik

“Dengan begitu, rakyat merasakan kehadiran negara dalam menangani urusan kehidupannya,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna khusus HUT ke-79 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

Pada tahun sidang 2023-2024, Puan merinci fungsi pengawasan DPR diarahkan pada persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024, persiapan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2024, penanganan kelangkaan dan kenaikan harga bahan makanan pokok, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pengawasan DPR juga difokuskan pada penanganan percepatan penurunan stunting, penanganan maraknya pinjaman online ilegal dan judi online, permasalahan peretasan pusat data nasional dan keamanan siber nasional, permasalahan mafia pertanahan, serta tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal.

DPR RI juga telah memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap pimpinan lembaga negara, calon duta besar negara, keanggotaan badan dan lembaga, Kantor Akuntan Publik (KAP), serta pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi).

Tak hanya itu, DPR pun pada Tahun Sidang 2023-2024 telah melakukan penetapan mitra kerja baru AKD DPR RI, yakni Otoritas Ibu Kota Nusantara menjadi mitra kerja Komisi II dan Badan Karantina Nasional menjadi mitra kerja Komisi IV.

“Pada Tahun Sidang 2023-2024, DPR RI ikut mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar memenuhi amanat konstitusi, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” sebut Puan.

“DPR RI juga aktif dalam menjalankan diplomasi parlemen, ikut mengambil peran membangun tata dunia yang lebih baik, humanis, berkeadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup,” tambahnya.

Terlepas dari itu, Puan menyatakan rakyatlah yang akan menilai semua hasil kerja DPR. 

"Semua kerja keras itu hanya rakyatlah yang akan menilai, apakah DPR RI telah menjalankannya dengan sungguh-sungguh kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat?” ucapnya.

Kepada seluruh anggota dewan, Puan mengingatkan DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat. Ia juga menegaskan DPR selalu terbuka atas masukan, termasuk kritik.

“DPR RI selalu terbuka atas kritik dan otokritik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang menjalankan amanat rakyat,” tutup Puan.