Apalagi, saat mengumumkan pengunduran diri, Airlangga sangat terlihat sedang tidak baik-baik saja.
"Bisa jadi ada tekanan dari kanan kiri, sehingga yang bersangkutan pada akhirnya mundur. Jika dari raut muka dan bahasanya, nampak tidak dalam kondisi tenang, bisa jadi Airlangga mundur karena sedang akan berhadapan dengan hukum," kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (11/8).
Mengingat, kata Saiful, beberapa waktu lalu, Airlangga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, serta terakhir bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
"Bisa jadi ada kasus hukum yang akan menjerat Airlangga sehingga yang bersangkutan harus mundur. Tentu publik tercengang mendengar Airlangga dikabarkan mundur, karena tidak ada angin dan hujan tiba-tiba mengundurkan diri," tutur Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, hal tersebut menimbulkan spekulasi bagi publik, terlebih Airlangga mengungkit partainya membawa pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 yang lalu.
Terlebih lagi, Golkar dapat dikatakan berhasil meraih kursi yang sangat signifikan pada Pemilu 2024.
"Ini tentu sebuah kejutan, meskipun publik masih mengarah kepada adanya tekanan terhadap Airlangga, bisa karena kasus hukum atau mungkin ada tekanan dari dalam pemerintahan harus mundur," kata Saiful.
Karena jika tidak, kata Saiful, maka akan ada sesuatu hal yang akan berdampak terhadap status hukum Airlangga misalnya.
"Saya meyakini dua hal, bisa karena masalah jeratan hukum, atau intervensi dari kekuasaan terhadap Airlangga sehingga terpaksa harus mengundurkan diri," pungkas Saiful.
Tekanan dari kanan kiri menjadi penyebab Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum (ketum) Partai Golkar. 
BERITA TERKAIT: